"Bila presiden setuju pengajuan usulan adendum Kemenpora terhadap Perpres mengenai pengadaan barang dan jasa pelaksanaan SEA Games tanpa melalui proses lelang maka harus ada transparansi dan kontrol dari publik," kata Rohmani yang juga politikus PKS dalam siaran pers, Rabu (14/9/2011).
Rohmani mendorong agar proses penunjukan ini dibuka seluas-luasnya ke publik, terutama pihak-pihak terkait seperti DPR, BPK, atau lembaga negara yang memiliki hubungan dengan pengawasan keuangan negara. Dia juga meminta Kemenpora membuat tata laksana penunjukan langsung tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rohmani juga tegas meminta agar perusahaan yang ditunjuk melaksanakan tender tersebut langsung mengerjakan sendiri. Jangan sampai ada pekerjaan yang diberikan disubkontrakkan lagi.
"Bila ini yang terjadi maka potensi penyimpangan akan terjadi. Perusahaan penerima pekerjaan harus yang sudah berpengalaman dalam bidang bersangkutan," ujarnya.
Bukan hanya itu saja, dalam penentuan perusahaan penerima pekerjaan, harus melalui proses verifikasi. Rohmani mengusulkan tim verifikasi ini melibatkan banyak pihak.
"Tim verifikasi ini harus melibatkan Kemenpora, Kemenkeu, organisasi profesi, media dan LSM. Kalau ini bisa terwujud, saya yakin akan ada kontrol yang baik. Dan kita bisa menghindari keuangan negara dijarah," tutur Rohmani.
(ndr/nrl)










































