KPK Akan Lacak Banggar DPR dalam Kasus Wisma Atlet dan Kemenakertrans

Jakarta - Badan Anggaran DPR diduga terlibat dalam kasus suap Wisma Atlet SEA Games 2011 Palembang dan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigari. Sebagai lembaga penegak hukum yang mengusut dua kasus itu, KPK tidak menutup kemungkinan akan melacak Banggar DPR.

"Yang ditengarai itu, ada kaitannya, manajemen yang ada di banggar sana. Sehingga kami tentu akan melakukan pelacakan sampai ke sana juga," tutur Ketua KPK, Busyro Muqoddas, usai menghadiri acara Kampanye Kreatif melalui Ide Cerita Film Antikorupsi, di Kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (14/6/2011).

Menurut Busyro, peran Banggar DPR cukup strategis dalam menyusun anggaran bersama Kemenkeu. Namun mantan Ketua KY ini belum bisa memaparkan apakah benar ada permainan di Banggar, karena memang harus dibuktikan terlebih dahulu.

"Peran banggar itu, sesungguhnya secara normatif, kan strategic sekali. Sama dengan Kemenkeu kan, nah dia sekarang, dalam posisi agak direcoki terkait dengan beberpa kasus yang sedang kami tangani ini," papar Busyro.

Di dalam sejumlah kasus dugaan korupsi terkait proyek di Kementerian, disebutkan dugaan keterlibatan Banggar DPR. Misalnya, kasus dugaan suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mencuat belakanagn ini. Salah satu tersangka, Dharnawati, memunculkan dugaan adanya aliran dana ke Banggar dan makelar proyek yang berhubungan dengan Banggar.

Juga kasus dugaan korupsi wisma atlet juga diduga berkaitan dengan Banggar. Salah satu tersangka Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang juga anggota Banggar DPR menyebutkan, adanya aliran dana terkait wisma atlet ke Banggar.


(fjp/lh)