Evaluasi Badan Anggaran DPR Harus Menyeluruh

Jakarta - Evaluasi Badan Anggaran DPR dinilai harus menyeluruh mulai dari anggotanya, sistemnya, sampai staf ahli di Banggar DPR. Rotasi anggota Banggar DPR juga diperlukan.

"Makanya evaluasi Badan Anggaran yang diwacanakan itu menurut saya jangan hanya anggota Banggar dan mekanisme di Banggar, tapi juga staf sekjen yang ada di Banggar," ujar anggota Banggar dan Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achsanul Qosasi, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9/2011).

Menurut dia, kinerja staf ahli Banggar DPR dari Setjen DPR juga memprihatinkan. Mereka bisa berkoordinasi dengan kepala daerah soal anggaran.

"Karena terkadang mereka sudah tahu soal anggaran yang mau dibahas padahal anggota belum tahu. Yang parah ada bupati yang nanya ke anggota soal anggaran karena punya kopiannya padahal dibahas di Banggar saja belum. Itu dapat darimana? Aneh kan?," paparnya.

Ia mendesak rotasi staf ahli dari Setjen DPR di Banggar DPR. Hal tersebut ia yakini membawa angin baru di Banggar.

"Makanya di rotasi saja staf sekjen yang ada di Banggar. Harus dirotasi jangan dibiarin mengakar dan jadi calo anggaran yang mengatasnamakan Banggar," ujar dia.

Ia juga mengimbau kepala daerah untuk tidak mengintip pembahasan anggaran. Apalagi hal tersebut bisa berpeluang timbulnya permainan.

"Ini juga yang perlu diketahui Bupati dan orang yang terlibat dalam proyek APBN yang perlu melobi. Anggaran yang dibahas di Banggar ada dua jenis, anggaran hak daerah dan anggaran yang butuh persetujuan pemerintah pusat dan daerah. Anggatan daerah udah nggak usah lobi sudah pasti cair. Kalau untuk optimalisasi itu pun nggak ada gunanya. Tanpa persetujuan Bappenas Menkeu nggak akan cairkan," kata Achsanul.

(van/aan)