Polri dan BIN Paling Bertanggungjawab Cegah Konflik Sosial

Jakarta - Polri dan BIN dipandang sebagai dua pihak yang paling bertanggungjawab atas terjadinya bentrok antar warga. Baru-baru ini adalah pertikaian warga di Ambon, Maluku.

"BIN dan Polri itu yang paling bertanggungjawab dan sudah saatnya polisi dan BIN bekerja maksimal, kalau tidak bisa ya sudah Kapolri dan Kepala BIN dievaluasi," ujar anggota Komisi II DPR dari PKB, Abdul Malik Haramain, dalam dialog kenegaraan 'Jangan Ulang Tragedi Ambon' di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9/2011).

Menurutnya Presiden perlu mengambil evaluasi nyata agar BIN dan Polri memperbaiki kinerjanya. "Presiden mestinya tahu siapa yang paling bertanggungjawab soal keamanan di negeri kita. Kalau BIN dan intelijen tidak bisa bekerja kenapa tidak dikoreksi saja," ujarnya.

"Yang dievaluasi adalah kementerian terkait hal ini. Yang penting harus dievaluasi dan bisa membangkitkan kinerja polisi, evaluasinya seperti apa terserah presiden," lanjutnya.

Pandangan senada disampaikan Anang Prihartoro. Ketua tim kerja penanganan konflik sosial DPD RI ini memandang perlu ada evaluasi keras terhadap sejumlah pejabat.

"Selain Kapolda, Kepala BIN juga harus bertanggungjawab. Jadi saya kira semua pejabat itu harus dikoreksi, yang paling ekstrim itu bisa diganti. Kapolri dicopot memang ada yang salah? Kalau memang salah kenapa tidak," tutur Anang.

(van/lh)