Tersangkut Isu Pelecehan Seksual, BPN Didesak Dievaluasi

Jakarta - Dinilai capaiannya terus melorot dan diterpa isu pelecehan seksual, Badan Pertanahan Nasional (BPN) diminta untuk segera dievaluasi kinerjanya. Termasuk kemungkinan untuk mengganti Kepala BPN Joyo Winoto.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo dalam acara seminar nasional bertajuk `Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat, Implementasi Reforma Agraria`, di aula Fakultas Hukum UKI, Jl Diponegoro, Jakarta, Rabu (14/9/2011).

"DPR mendesak agar Presiden mengevaluasi BPN. Kinerja BPN tidak bagus malah cenderung jelek," kata Ganjar.

Banyak persoalan tanah, lanjut Ganjar, yang tidak terselesaikan oleh BPN. Program Layanan Rakyat Sertifikat Rakyat (Larasati) tidak dijalankan begitu pula perpindahan pejabat yang tidak jelas, isu permainan uang hingga isu pelecehan seksual oleh pejabat BPN semakin memperparah BPN.

Ganjar pun tidak mempermasalahkan bila akhirnya Presiden mengganti kepala BPN dengan orang berlatar belakang parpol atau tidak. Yang terpenting, lanjut Ganjar, orang tersebut berkompeten.

"Kepala BPN sekarang setahu saya bukan orang Demokrat meski dia pernah membantu menyiapkan desertasi presiden. Tapi tidak masalah dari parpol atau bukan, yang terpenting kompeten. Nah, pertanyaannya apakah presiden mau mengganti dia atau tidak," ujarnya sambil tertawa.




(feb/lh)