DPD: Membangun Desa Kok dari Pinjaman?

Jakarta - Pemerintah dinilai tidak serius membangun desa. Ketidakseriusan pemerintah dalam membangun daerah pedesaan terlihat dari bagaimana pemerintah mengalokasikan anggaran.

"Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) itu dananya dari pinjaman Bank Dunia. Padahal itu proyek riil di pedesaan, tapi ternyata dananya pinjaman. Kenapa tidak dari APBN? Ini artinya pemerintah tidak serius menyelenggarakan pembangunan di pedesaan," kata Wakil Ketua DPD Laode Ida di Warung Daun, Jl Cikini, Jakarta, Sabtu (10/9/2011).

Di tempat yang sama, pengamat Uurbanisasi International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Wahyu Susilo, menilai, penangulangan kemiskinan pedesaan selama ini tidak berdampak bagi warga pedesaan. Penanggulangan kemiskinan pedesaan hanya sebagai kegiatan karikatif.

"Bagaimana penduduk desa mau bertahan kalau support PNPM misalnya hanya pada batas minimal tidak sampai pada kualitas pekerjaan dan macam-macam,” kata Wahyu.

Contoh lain dari ketidakseriusan pemerintah dalam membangun daerah pedesaan, kata Wahyu, adalah tidak adanya kesinambungan dalam kebijakan soal Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Mestinya, kata Wahyu, TKI yang telah dikirim ke luar negeri diberi saluran untuk mengembangkan ketreampilannya di kampung halamannya.

"Dengan begitu, paling tidak arus urbanisasi bisa ditekan," tutur Wahyu.



(adi/nik)