"Kalau tak bisa memperbaiki, yah jangan justru dihancurkan," jelas Kepala Departemen Keadilan Iklim Walhi, Teguh Surya kepada detikcom, Sabtu (10/9/2011).
Teguh memberi contoh daerah Jakarta Selatan. Kawasan ini sedianya akan dijadikan kawasan resapan air di Jakarta. Namun yang terjadi, pembangunan mal dan apartemen jutsruk maka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, revitalisasi pertanian juga turut menjadi pemicu krisis air. Penggunaan pestisida yang berlebihan justru berakibat rusaknya kualitas air tanah.
"Sumber-sumber air tanah juga jangan diberikan kepada swasta. Jadikan air sebagai barang publik," tegasnya.
Sebelumnya, BNPB merilis jika ketersedian air tanah di Pulau Jawa sudah sangat mengkhawatirkan. Pada tahun 2025 jumlah kabupaten/kota yang defisit air meningkat hingga mencapai sekitar 78,4 persen.
(mok/mei)











































