KPU Kedodoran di Dua Pesta Demokrasi

Jakarta - Pemilu legislatif lalu, KPU bermasalah dengan logistik pemilu sehingga pemilu tak digelar serentak. Pilpres kali ini KPU bermasalah lagi, karena kurang sosialisasi banyak suara yang harusnya sah jadi tidak sah. Akhirnya harus dihitung ulang.Jauh hari sebelum digelar Pemilu Presiden (pilpres) pada 5 Juli ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan percaya dirinya menyatakan tidak akan ada masalah. Mereka yakin, persoalan pada pemilu legislatif lalu tidak akan terjadi lagi. Tapi keyakinan itu tak berbanding lurus dengan kenyataan yang ada saat digelarnya pemilu presiden kemarin. KPU ternyata tidak mengantipasi segala kemungkinan yang terjadi, misalnya, surat suara yang tercoblos dalam keadaan terlipat. Akibatnya, surat suara yang tercoblos secara terlipat itu dianggap tidak sah di tingkat PPS, karena tercoblos di luar gambar atau kotak para kandidat presiden. Dan para saksi pun setuju, lalu menyerahkan hasil penghitungan suara ke PPK.Saat petugas PPS telah selesai, muncul lah radiogram dan kawat dari KPU yang menyatakan, surat suara yang tercoblos secara terlipat dianggap sah. Dan KPU meminta pihak PPS menghitung ulang surat suara. Perintah KPU pun ditanggapi beragam, oleh pihak PPS. Ada yang menolak menghitung ulang dan ada yang menerima perintah KPU itu. Sangat beralasan penolakan oleh PPS, soalnya para saksi sudah pulang dan tidak mungkin dilakukan penghitungan ulang. Sejumlah pihak pun menyesalkan KPU yang tidak antisipatif. Penghitungan ulang pun jika dilakukan akan menimbulkan tanda tanya, karena penghitungan tidak lagi diadakan di TPS yang tidak dihadiri oleh pemantau maupun saksi.Penghitungan ulang seperti itu, tentunya membuat keberatan para tim sukses kandidat. Sangat beralasan, karena dalam pilpres, terjadi perbedaan satu suara sekalipun akan sangat berpengaruh, karena one man one vote, tidak seperti dalam pemilu legislatif yang jumlah suaranya masih dihitung lagi .Persoalan pilpres kali ini, bukan hanya soal kurang sosialisasinya KPU kepada masyarakat, tapi juga mutu logistik pemilu. Contohnya tinta pemilu yang mudah hilang. Mutu tinta kali ini tidak sebaik saat pemilu legislatif. Jika tinta saat pemilu legislatif mampu bertahan hingga berminggu-minggu, tapi kali ini hanya bertahan satu hari. Bahkan setelah dicelup ketika dicuci dengan air, tinta tersebut tidak lagi membekas di jari tangan. Masalah tinta juga menjadi persoalan, karena bisa ini menjadi celah bagi orang untuk mencoblos lebih dari satu kali. Jika saja KPU mau belajar dari pengalaman atas kelemahan mereka pada pemilu legislatif, tentunya persoalan ini tidak akan muncul lagi.Pada pemilu legislatif lalu, KPU kedodoran dalam pengiriman logistik pemilu. Akibatnya sejumlah daerah harus dilakukan pemilu susulan. Baru pada pemilu kali ini dalam sejarah bangsa proses demokrasi di Indonesia, pemilu susulan digelar karena keterlambatan logistik pemilu.Akhirnya karena keteteran atas terlambatnya logistik pemilu, KPU meminta presiden mengeluarkan keputusan. Langkah itu dilakukan karena KPU takut menuai gugatan akibat keterlambatan logistik pemilu yang menyebabkan digelarnya pemilu susulan. Tapi sekali lagi, KPU pun tampak santai dengan persoalan pada pemilu legislatif. Sama sikapnya dengan menghadapi persoalan pilpres kali ini. Dengan santai dan percaya diri, KPU menyatakan pilpres kali ini sukses. Hal itu lah yang dilontarkan oleh Ketua KPU, Nazaruddin Sjamsuddin kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/7/2004) malam. Kalau mau jujur, KPU boleh dikatakan kurang berhasil dalam melaksanakan dua agenda besar demokrasi di Indonesia. Di dua pesta demokrasi 5 April dan 5 Juli, KPU kedodoran dan tidak antisipatif. Apakah pada putaran kedua pilpres September nanti KPU akan mengalami masalah yang sama. Kita lihat saja nanti? (mar/)