Badan Anggaran DPR Membuat Pola Korupsi Indonesia Bergeser

Jakarta - ICW menilai ada pergeseran pola korupsi di Indonesia. Dahulu pengusaha berkongsi dengan pejabat untuk mendapatkan proyek, sekarang pengusaha berkolusi dengan politisi di Badan Anggaran DPR.

"Dulu pengusaha yang ingin dapat proyek lagsung melobi pejabat di kementerian terkait. Namun sekarang ini pengusaha melobi politisi yang berada di dalam badan anggaran," kata Koordinator Divisi Politik ICW Ade Irawan dalam jumpa pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (8/9/2011).

Dalam lobi tersebut, pengusaha biasanya meminta agar Badan Anggaran menciptakan proyek tertentu yang bisa dijadikan lahan korupsi. "Mereka juga kadang meminta tambahan anggaran terhadap proyek yang dilaksanakan kementerian tersebut," katanya.

Selain itu, lanjut Ade, dalam kasus Nazaruddin bisa dilihat politisi tidak hanya jadi pelaksana proyek atau menjadi broker perusahaan lain. "Peranaan anggota Dewan di Badan Anggaran jadi kuat. Aktor korupsi yang terlibat saat ini bisa dibagi empat yaitu politisi, birokrat, pengusaha dan staf ahli," katanya.

Ade mengatakan, kewenangan Badan Anggaran yang terlalu luas harus dibatasi. Menurutnya lebih baik kembali pada sistem pada 2004-2009 lalu yang menggunakan panitia anggaran.

"Kewenangan Badan Anggaran terlalu luas lebih baik kembali ke tim panitia anggaran yang bersifat sementara," katanya.

Selain itu pengawasan Badan Anggaran juga perlu lebih ditingkatkan dengan mengoptimalkan peran Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

(nal/nrl)