.webp)
"Tidak ada. Dia tidak ada mencegah. Dia hanya memberi pendapat sesuai kewenangan yang diatur Pasal 139. Pendapat dia tidak ada unsur yang mendorong dia," ujar Penasihat Hukum Cirus Sinaga, Palmer Situmorang, di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (8/9/2011).
Dalam sidang hari ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung menghadirkan satu saksi ahli hukum pidana dari Universitas Brawijaya Malang, Adami Hazawi.
Adami diminta menyampaikan pendapatnya soal kejahatan mencegah, merintangi, dan menghalangi proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 21 UU pemberantasan korupsi.
Menurut pendapat Adami, seseorang dapat dikatakan mencegah dan atau merintangi proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi jika ia melakukan sesuatu upaya yang menyebabkan proses hukum terhadap dugaan tindak pidana itu tidak terjadi.
"Fakta itu ditiadakan misalnya dengan saksinya disuruh lari, disuruh memberi keterangan yang tidak sebenarnya. Yang penting proses itu tidak terjadi," Kata Adami.
Adami juga dimintai pendapatnya soal pengertian unsur yang termaktub dalam Pasal 12 huruf e. Pasal ini yang dipakai menjerat Cirus.
Dalam Pasal itu dijelaskan tentang aturan pelanggaran penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya.
Sementara itu, seusai persidangan, Cirus mengaku tak mempermasalahkan pendapat yang disampaikan oleh Adami itu.
"Orang cuma pendapat kok," ujar Cirus yang masih nampak kurus.
(rdf/lrn)
