DPR Minta Penjelasan Muhaimin Soal Kasus Kemenakertrans

Jakarta - Komisi IX DPR meminta penjelasan Menakertrans Muhaimin Iskandar terkait kasus dugaan suap yang terjadi di institusinya. Komisi Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini juga akan meminta pertanggungjawaban soal program di kementerian.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chaerul Mahfiz, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2011).

Rapat ini sebenarnya bagian dari raker rutin Komisi IX dengan Menakertrans. Namun karena ada penyalahgunaan program oleh staf Kemenakertrans, maka difokuskan pada pembahasan program kerja.

"Soal program Menakertrans tahun 2011 dan APBN 2012. Lalu moratorium TKI. Lalu perkembangan aktual dana percepatan. Dana penyesuaian infrastruktur daerah. Jadi jelas kita akan konfirmasi soal kasus jadi kita awasi gerak langkah Kemenakertrans ini sudah menyangkut persoalan hukum dan mengemuka di publik," paparnya.

Dia pun mendorong menakertrans lebih transparan soal kebijakan dan dapat menjamin semua proyek berjalan sesuai aturan.

"Jadi kita minta penjelasan langsung dari menteri agar lebih jelas dan transparan dan tidak membuat bingung masyarakat. Menteri juga sudah confirm hadir," tandasnya.

(van/lrn)