Politisi PKS Tamsil Linrung Siap Diperiksa KPK

Jakarta - Disebut-sebut namanya dalam kasus dugaan suap di Kemenakertrans, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung mengaku siap jika harus dipanggil KPK untuk dimintai keterangan. Kendati Tamsil telah membantah dirinya kecipratan duit dari proyek berbau korupsi itu.

"Siap saja (diperiksa). Kapan saja," jawab Tamsil Linrung kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2011).

Terkait proyek tranmigrasi di Manokwari, Papua, Tamsil mengaku dirinya mendukung proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) bidang transmigrasi di Papua tersebut, tapi membantah terlibat di dalamnya.

"Itu memang kita setujui, saya dukung itu. Ya namanya proyek transmigrasi, itu kelanjutan dari apa yang sudah dijalankan, yang kita nilai cukup bagus, itu yang kita dukung. Saya mendukung kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal," jelas Tamsil.

Masih menurutnya, kriteria daerah yang mendapatkan anggaran dalam proyek PPID ditentukan oleh Kemenakertrans. Namun, yang digunakan adalah anggaran daerah. "Saya tidak melihat logika nyambung ke sana, saya tidak bela Muhaimin, lucu kalau ada keterkaitannya, karena itu anggaran daerah," ucapnya.

Kendati demikian, sebelumnya, Tamsil telah membantah menerima uang dari proyek tersebut. Dia mengaku memang mengenal baik Acoz, sejak lama saat dirinya masih kuliah di Makassar.

"Enggak (menerima). Saya tidak tahu kalau dia (Acoz) menjual nama saya. Dia dulu cuma mengurus tenaga kerja, itu salah satunya bilang ke saya. Dia ke New Zealand melakukan pelatihan-pelatihan. Tidak ada (hubungan bisnis), dia itu bukan businessman, tapi dia aktivis. Dia cuma bilang ke saya, waktu pulang dari New Zealand usahanya kurang berhasil sehingga dia kembali," tegasnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Dharnawati, Rahmat Jaya mengatakan ada beberapa makelar dalam kasus tersebut yaitu Ali Mudori, Fauzi, dan Acoz. Ali Mudori dan Fauzi mengaku sebagai staf Muhaimin. Sementara Acoz merupakan orang yang mengaku dekat dengan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tamsil Linrung.

Farhat Abbas, kuasa hukum Dharnawati lainnya juga sempat mengatakan ada aliran dana 10 persen dari nilai proyek transmigrasi ke Banggar DPR. Namun dia tidak menjelaskan secara rinci siapa saja yang menerima dana tersebut.

(nvc/mad)