Emil Salim: Bad Governance di UI Harus Dihantam

Jakarta - Kritik terhadap pemberian gelar Doktor Honoris Causa pada Raja Arab Saudi Abdullah sudah menjurus ke arah politisasi. Bagi anggota Majelis Wali Amanah (MWA) Universitas Indonesia (UI) Emil Salim, yang harus dihantam oleh publik adalah ketidakterbukaan UI dalam proses pemberian gelar tersebut.

"Yang dihantam media selama ini soal Raja Arab Saudinya. Itu kurang baik. Seharusnya yang dihantam bad governance-nya, tapi itu tidak bung hantam," kata Emil sebelum mengikuti Rapat Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Selasa (6/9/2011).

Anggota Wantimpres ini menegaskan, diskusi soal gelar tersebut jangan hanya di seputar Raja Saudi saja. Ada tiga tokoh lain yang juga diberi gelar sama oleh UI, namun tidak melalui proses transparansi.

"Di balik itu semua yang menonjol adalah governance, tidak ada transparansi, tidak ada keterbukaan. Nah, kalau pun ada komite, kepada siapa komite itu bertanggung jawab. Kita harus pisahkan antara masalah Saudi Arabia dan proses," jelasnya.

"Empat orang ini punya ciri sama, tidak transparan. Tidak punya akuntabilitas," sambungnya.

Karena itu, Emil berpesan agar pemberian gelar oleh UI ke depan lebih transparan. Rektorat harus mengajak semua stakeholder UI, mulai dari Majelis Wali Amanah hingga Dewan Guru Besar dalam proses tersebut.

Sementara untuk pencabutan gelar, Emil enggan berkomentar. Masalah tersebut, menurutnya, termasuk upaya penggulingan rektor bukan urusan dirinya.

"Itu bukan kewajiban saya. Ini soal transparansi keterbukaan, bagaimana kau memimpin," tegasnya.

(mad/nvc)