PP Muhammadiyah Serukan Masyarakat Gunakan Hati Nurani

Yogyakarta - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengingatkan masyarakat untukberhati-hati dan tidak tergoda oleh politik uang menjelang pemilu presiden dan wakil presiden pada 5 Juli. Juga menyerukan masyarakat agar memilih pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo? Tidak.Organisasi masyarakat yang mendukung pencalonan Amien sebagai capres ini hanya menyerukan masyarakat agar dalam menentukan pilihannya nanti menggunakan hati nurani yang jernih. Sebab ini kesempatan terbaik bagi rakyat Indonesia untuk menentukan masa depan bangsa.Seruan tersebut dibacakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir kepada wartawan di kantornya, Jl. Cik Ditiro Yogyakarta, Sabtu (3/7/2004). Turut hadir, antara lain, Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif dan pengurus lainnya seperti Said Tuhuleley. "Kita harus mengutamakan kepentingan bangsa menuju kehidupan nasional yang demokratis dan bermoral. Dalam melakukan pilihan, hendaknya kita menggunakan hati nurani yang jernih dan tidak tergoda oleh politik uang karena itu akan merusak masa depan kita," kata Haedar.PP Muhammadiyah juga mengajak kepada para capres dan cawapres maupun para tim suksesnya untuk menunjukkan keteladanan politik menjelang pelaksanaan pilpres, yakni dengan tidak menggunakan politik uangdan sejenisnya. Model menghalalkan semua cara termasuk praktek politik uang dan kecurangan lainnya, semestinya dihindari dan tidak dilakukan."Mari kita wujudkan pemilihan presiden yang jujur dan bersih dan kita ajari rakyat dengan cara-cara yang baik pula. Jauhi praktek-praktek manipulasi dan politik uang. Sebab jika itu dilakukan, maka martabatbangsa Indonesia aan semakin hancur," tegas Haedar.PP Muhammadiyah juga mengajak semua kandidat untuk menerima hasil pemilu presiden dengan lapang dada. Dan bagi yang memenangkan pemilu diminta menunjukkan itikad politik yang tinggi dengan melaksanakan apa yang sudah dijanjikan kepada rakyat saat kampanye sebelumnya."Janji saat kampanye sudah berjanji maka janji itu adalah hutang yang harus dibayar," kata demikian Haedar Nashir. (gtp/)