Pramono: Banggar DPR Punya Potensi Penyimpangan Anggaran

Jakarta - Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai Badan Anggaran (Banggar) DPR punya potensi terjadi kasak-kusuk anggaran, baik dari pemerintah maupun dari DPR. KPK perlu secara khusus memantau Banggar.

"Saya orang yang mengatakan Banggar dan pemerintah punya potensi penyimpangan dan melibatkan tiga pihak yakni Banggar, pemerintah, Banggar dan pengusaha," ujar Pramono.

Hal ini disampaikan Pramono kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2011).

Karena itu ia mendorong KPK makin giat bekerja. Utamanya memantau mekanisme kerja Banggar DPR.

"Supaya tidak terjadi. Mengundang KPK agar terlibat intensif sehingga kasus Kemenpora dan Kemenakertrans dapat ditanggulangi sejak awal," tuturnya.

Ia juga mendorong KPK menuntaskan kasus ini hingga tuntas. Tidak hanya menangkap orang-orang yang hanya sebagai perantara.

"Jadi yang kasak-kusuk ini banyak. Jangan sampai terjadi penangkapan dan yang ditangkap bukan mastermindnya," imbaunya.

Namun Pramono merasa Banggar DPR masih diperlukan. Ia kurang sepakat dengan wacana pembubaran Banggar DPR.

"Kan begini anggaran perlu dibahas bersama-sama. Hanya mekanismenya saja perlu dibenahi," jelasnya.




(van/nrl)