PPP: Kinerja Banggar DPR Harus Dipantau KPK

Jakarta - Badan Anggaran DPR tengah menjadi sorotan publik. KPK harus memantau kerja Banggar yang disebut-sebut M Nazaruddin sarat pemain.

"Banggar harus dipantau KPK. Dan itu harus dilakukan sebagai tindakan pencegahan," ujar Sekjen PPP M Romahurmuziy.

Hal ini disampaikan Romi, demikian disapa, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2011).

Selain itu reformasi di Banggar juga harus dilakukan. Banggar tak boleh memegang penuh keputusan politik anggaran DPR.

"Pada saat Banggar diusulkan dibubarkan kan bagian dari evaluasi. Membedakan diskresi di Banggar murni karena politik anggaran atau karena motif itu kan susah. Yang repot kalau motif materiil," paparnya.

Karena itu PPP mendukung pembubaran Banggar DPR. Agar fungsi-fungsi pembahasan anggaran dikembalikan ke komisi.

"Dalam rangka mereformasi politik anggaran DPR perlu fungsi Banggar dikembalikan ke komisi. Misalnya terkait harga minyak ke Komisi VII nggak banyak. Secara sungguh-sungguh harus memikirkan itu. Sekurang-kurangnya untuk melakukan reformasi kasus belakangan ini yang seolah melibatkan kewenangan Banggar," tandasnya.

(van/gah)