Tokoh Agama Desak Presiden Terpilih Selesaikan Kasus HAM

Jakarta - Para tokoh agama mendesak presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2004 untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi sejak masa Orde Baru. Ini untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan rakyat.Desakan ini disampaikan dalam memorandum moral politik antara tokoh agama dengan calon presiden dan calon wakil presiden di Hotel Borobudur, Jl. Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/7/2004) malam. Tokoh agama yang hadir adalah Ketua Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Nathan Setiabudi, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hamidan, Ketua PHDI I Nyoman Suanda (tokoh agama Hindu), Bikkhu Arya Mantiri (tokoh agama Buddha). Capres yang hadir adalah Amien Rais, sedang cawapres adalah Agum Gumelar, Jusuf Kalla, dan Gus Solah. Yang tidak hadir tampak hadir adalah perwakilan dari pasangan Megawati dan Hasyim Muzadi.Acara ini juga dihadiri mantan Wapres Try Sutrisno, Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, Hamdan Zoelva, HS Dillon, Toeti Alawiyah, dan Sulastomo.Ketua Indonesia Committee Religion and Peace Johan Efendi, selaku penyelenggara, dalam sambutannya menyatakan desakan ini berdasarkan pada kondisi bangsa yang terpuruk saat ini akibat penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk pelanggaran HAM dan KKN di masa lampau. "Tindakan tersebut mengakibatkan penistaan terhadap martabat kemanusiaan dan mengingkari keadilan dan kedaulatan rakyat," katanya seraya menyampaikan harapannya agar momen Pemilu 2004 ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengembalikan nilai-nilai yang hilang tersebut. Selain itu para tokoh agama juga mendesak presiden terpilih untuk meratifikasi instrumen HAM internasional, khususnya mengenai hak-hak sipil dan politik, sosial, ekonomi dan budaya, dalam 100 hari pemerintahannya "Berkaitan dengan kehidupan keagamaan, kami merekomendasikan pemerintah terpilih untuk menempuh langkah-langkah sistematik mencegah campur tangan negara terhadap agama. Dan mencabut seluruh kebijakan diskriminatif tentang agama dan kepercayaan," katanya.Capres PAN Amien Rais, yang dimintai tanggapannya atas desakan para tokoh agama, menyatakan persetujuannya. "Itu sudah klop dengan amanat konstitusi. Kami punya komitmen melaksanakannya," katanya. (gtp/)