Jimmy Carter: Pemerintah AS Tak Akan Intervensi Pilpres
Sabtu, 03 Jul 2004 20:12 WIB
Jakarta -
Ketua lembaga pemantau pemilu independen The Carter Center yang juga mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Jimmy Carter, menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah negaranya tidak akan mengintervensi pemilu presiden dan wakil presiden pada 5 Juli dalam bentuk apapun."Siapa pun kandidat terpilih nanti, pemerintah kami akan menerima," tegas Presiden AS ke-39 ini saat mengunjungi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jl. Imam Bonjol, Jakarta, Sabtu (3/7/2004).Penegasan tersebut disampaikan Carter menjawab pertanyaan wartawan tentang prediksinya terhadap kebijakan politik pemerintah AS terhadap hasil pemilu presiden. Ini mengingat capres dan cawapres yang tengah bersaing saat ini ada yang berlatar belakang tokoh militer dan Islam.The Carter Center adalah salah satu dari 38 pemantau yang akan memamantau jalannya Pemilu 2004. Lembaga yang dipimpin Jimmy Carter ini merupakan lembaga pemantau yang independen dan tidak berhubungan dengan pemerintah AS.Didampingi oleh istrinya Rosalynn dan mantan perdana menteri Thailand yang menjadi Wakil Ketua The Carter Centre, Chuan Leekpai, Carter mengadakan pertemuan tertutup dengan anggota KPU selama 45 menit.Kepada Ketua KPU Nasaruin Sjamsudin, Carter menanyakan berbagai hal berkenaan dengan kesiapan jajaran KPU dalam penyelenggaraan hari-H Pilpres yang akan jatuh pada Senin esok. Di hadapan wartawan, Carter memuji kinerja KPU dalam melaksanakan pemilu legialatif dan presiden dengan sistem -yang berdasar pengalamannya melakukan pemantauan di berbagai negara- merupakan paling rumit yang pernah ada. Namun temuan yang paling mengagumkannya adalah besarnya kepercayaan rakyat dan para kandidat kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu dengan aturan rumit tersebut. "Setelah 150 kali memantau pemilu di berbagai negara yang baru mengenal demokrasi, baru kali saya menemukan keunikan demikian," pujinya.Terkait dengan sistem pemilu yang rumit tersebut, Carter memuji kerja keras tim Mahkamah Konstitusi (MK) yang mampu menyelesaikan 273 perkara sengketa hasil pemilu legislatif yang diterimanya secara efisien dan efektif.Kekompakan Panwas Pemilu juga ia acungi jempol. Sebab selain sistem yang rumit, dengan jumlah kontestan, pemilih dan sebaran TPS sedemikian besar, jajaran lembaga pemantau itu sangat ulet menjalankan tanggung jawabnya. "Sebagaimana temuan Panwas Pemilu, kami juga menerima laporan indikasi terjadinya money politics, tapi jumlahnya sangat kecil," demikian Jimmy Carter.
(gtp/)










































