SBY Harus Copot Menteri yang Tak Dukung Pemberantasan Korupsi

Jakarta - Presiden SBY diminta tidak ragu untuk mencopot menterinya yang tidak mendukung program pemberantasan korupsi. Evaluasi korupsi di kementerian harus menghasilkan sebuah tindakan nyata.

"Saya kira Presiden SBY perlu mengambil tindakan yang paling keras, yaitu mereshuffle, jangan segan menindak menteri yang tidak mendukung agenda pemberantasan korupsi," ujar Koordinator Masyarakat Transparansi Indonesia, Jamil Mubarok kepada detikcom, Selasa (6/9/2011).

Jamil menilai agenda reformasi birokrasi tidak jalan sama sekali. Upaya pemberantasan korupsi di setiap kementerian pun masih mandek.

"Kalau agenda ini berjalan, ini kan untuk kepentingan semua," terangnya.

Dia juga berharap SBY tidak menggunakan pendekatan politik ketika menghadapi kasus-kasus korupsi. Jangan sampai malah SBY tersandera oleh agenda-agenda politik.

"Pemberantasan korupsi ini agenda nasional, ini harus bisa mengalahkan agenda partai-partai. Penegakan hukum harus diutamakan, agenda politik, agenda Setgab itu dan yang lain-lain harus dikesampingkan dulu," tutupnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menggelar evaluasi guna mencegah korupsi terulang di kementerian lain.

"Iya tentu Presiden nanti akan melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinet. Ini memang tidak dilaporkan, tapi bersama-sama dengan pak wakil presiden, itu selalu dilakukan evaluasi," kata juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Bina Graha, Jakarta, Senin (5/9/2011).

Secara umum, Julian mengatakan bahwa Presiden SBY menyerahkan semua kasus yang melibatkan para pegawai kementerian ke proses hukum. Langkah evaluasi bukan untuk mengintervensi kasus, tapi untuk melakukan perbaikan.

(rdf/nrl)