Harga Beras untuk Rakyat Miskin di Kota Ambon Melejit

Ambon - Harga beras untuk rakyat miskin (raskin) di Ambon mengalami kenaikan. Harga beras raskin kini Rp 2.300 per Kg. Padahal pemerintah sebelumnya menetapkan Rp 1000 per Kg.Kenaikan harga raskin itu diungkapkan 3 orang kepala kecamatan yang ditemui detikcom, Sabtu (3/6/2004). Salah satu alasanya adalah masalah sulitnya tranportasi.Seperti dituturkan, Cak Batjeran, Camat Nusaniwe, pihaknya mendapat alokasi beras sebanyak 69,7 ton. Beras tersebut diperuntukan bagi 3.000 KK di kecamatan Nusaniwe dengan harga Rp 1.500 per Kg. "Harga ini kesepakatan dari bapak Lurah dan juga saya sendiri sebagai camat," ungkapnya.Harga yang sama juga ditetapkan Camat Sirimau, Efendi Tahapary, kepada 3.800 KK di wilayahnya. Efendi mengatakan, kenaikan harga itu disebabkan tingginya ongkos tranportasi. Kecamatan Sirimau sebagian terdiri dari wilayah pegunungan."Ini karena wilayah kami pegunungannya terlalu banyak, makanya kami naikan harga beras raskin itu. Kami juga kesulitan ongkos transport, administrasi pelaporan dan ongkos bongkar muat. Banyak persoalan yang memakan ongkos banyak. Mau tak mau kita naikan harga raskin itu," tutur Efendi.Sulitnya transportasi juga menjadi alasan kenaikan harga beras di Kecamatan Teluk Ambon Baguala. Menurut Camat Teluk Ambon Baguala, Jan Haumase, pihaknya mendapat jatah 123 ton.Sejumlah warga mengaku sangat keberatang dengan kenaikan harga beras tersebut. Apalagi mereka adalah masyarakat yang berasal dari kalangan ekonomi rendah. Mereka menilai alasan adminsitrasi, transportasi maupun lainnya sangat tidak logis."Kenaikan harga beras dengan berbagai alasan seperti itu sangat tidak logis. Itu kan bagian dari tugas dan tanggung jawab mereka, kenapa beras dikenakan biaya administrasi lagi," ungkap Dace Tupan, warga Kecamatan Sirimau.Keluhan yang sama, juga datang dari Sugeng, pengungsi yang mendiami ruko Batu Merah, Kecamatan Sirimau. Menurutnya, kenaikan harga beras itu semakin menambah beban hidupnya. Apalagi status mereka masih pengungsi."Apalagi kita baru saja keluar dari derita akibat konflik. Jangan tambah beban kami karena hanya persoalan angkutan dan administrasi. Soal transportasi dan administrasi kan bisa berkoordinasi dengan pihak Bulog maupun pemkot untuk mengatasinya. Kenapa masyarakat lagi yang harus dibebankan," keluah Sugeng.Sekedar diketahui, Gubernur Maluku, Alberth Karel Ralahalu lewat SK No.058/2004 tentang petunjuk teknis pelaksanaan beras miskin dan program kompensasi BBM, menetapkan, harga beras miskin per kg adalah Rp1.000. Soal distribusi adalah tanggung jawab Bulog.Untuk biaya angkut dari pusat ke kecamatan sampai ke keluarga miskin adalah tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota. Dananya diambil dari APBD sebagaimana diatur dalam surat Dirjen PMD No.426/1490/PMD tanggal 9 Oktober 2003. (djo/)