Fraksi Demokrat Dukung Penghapusan Remisi Bagi Koruptor

Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM sedang menyiapkan revisi atas UU Pemasyarakatan. Akan ada sejumlah aturan yang diubah termasuk yang berkaitan dengan remisi bagi koruptor.

Fraksi Partai Demokrat mendukung upaya KemenkumHAM itu. "Sebagai upaya dan semangat untuk mengurangi tindak pidana korupsi, akan kita dukung. Minimal dari fraksi Demokrat akan mendukung usulan penghapusan remisi bagi koruptor itu," ujar Sekretaris Fraksi PD, Saan Mustofa kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2011).

Menurut Saan, penghapusan remisi untuk para terpidana kasus korupsi salah satu upaya cara untuk memberi efek jera.
"Jadi usulan agar koruptor tidak mendapat remisi kita dukung. Itu kan untuk memberi efek jera," terang anggota Komisi III DPR ini.

Selain itu Saan juga berharap hukuman untuk para koruptor bisa dimaksimalkan lagi. Dengan hukuman yang maksimal dan tidak ada remisi, diharapkan akan menjadi efek jera.

"Jadi selama itu semangatnya untuk pemberantasan korupsi kita dukung. Kita tunggu pemerintah menyerahkan draf revisinya," imbuh Wasekjen PD ini.

(her/lrn)