Emil Kritik Cara Rektor UI Kelola Kampus

Depok - Kisruh pemberian gelar doktor Honoris Causa (HC) kepada Raja Saudi Arabia, dianggap warga Universitas Indonesia (UI) sebagai salah satu dari sekian banyak masalah yang dibuat Rektor UI Gumilar R Somantri. Guru Besar UI Prof Emil Salim meminta Rektor memperbaiki diri.

Kritik ini disampaikan Emil dalam Orasi Ilmiah dalam acara halal bihalal Fakultas Ekonomi UI di Kampus FE UI, Depok, Jawa Barat, Senin (5/9/2011).

"Saya kemudian tertegun ketika selama beberapa hari akhir-akhir ini menerima ratusan SMS dan surat elektronik yang datang bertubi-tubi mengungkapkan keprihatinan terhadap buruknya tata kelola pimpinan universitas yang berujung pada saran menurunkan Rektor Universitas Indonesia (UI)," ujar Emil.

Tersimpulkan dalam ratusan SMS dan surat elektronik yang diterima, Emil menangkap kehausan pada tata kelola UI yang lebih baik. Mereka menuntut Gumilar mengurus UI dengan manajemen yang transparan, akuntabel disertai partisipasi sivitas akademika, serta ada sistem check and balances.

"Dan tumbuhnya suasana kreatifitas, bebas dari rasa ketakutan untuk berbeda pendapat dalam kampus universitas," kata Emil.

Emil menegaskan dia tidak bermaksud menggulingkan Rektor UI. Dia hanya meminta Gumilar memperbaiki diri di sisa masa jabatannya.

"Saya tidak ada niat untuk menjatuhkan Rektor, saya hanya bicara statuta dan aturan yang berlaku. Ya kan masih punya waktu 3 tahun lagi untuk memperbaiki," jelas Emil yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini.

Sebelumnya Emil, yang juga anggota Majelis Wali Amanat (MWA), mengatakan MWA tak pernah diajak berdiskusi atas pemberian gelar Doktor HC pada Raja Arab Saudi Abdullah. MWA pun mengirimkan surat kepada Rektor UI.

"Kami kirim surat, bukan pribadi tapi secara institusi. Tapi kita nggak tahu apakah suratnya sudah dibaca (oleh rektor) atau tidak," ujar salah satu anggota MWA, Prof Emil Salim kepada detikcom, Jumat (2/9/2011) lalu.

Selain Raja Arab Saudi, ada dua lagi pimpinan yang mendapat gelar serupa. Mereka adalah Kepala Negara Brunei Darusalam, Sultan Hassanal Bolkiah dan Presiden Turki HE Abdullah Gul. Raja Arab Saudi dan Sultan Brunei Darusalam mendapat gelar pada 21 April 2011 lalu. Sedangkan Presiden Turki pada 6 April lalu.

"Kami tidak pernah dilibatkan, tidak pernah ada komunikasi pengangkatan HC," lanjut Emil.

"Majelis wali amanat mempertanyakan prosedur pemilihan dari 3 pejabat pimpinan asing. Kalau ada 3 prosedur pengangkatan tiga pejabat asing tanpa sepengetahuan MWA, nanti bakal ada lagi yang ke-empat, kan repot," jelasnya. 


(nwk/fay)