Komisi I Nilai Rektor UI Perlu Ditegur Terkait Gelar HC ke Raja Saudi

Jakarta - Komisi I DPR mengkritisi kebijakan Rektor Universitas Indonesia Gumilar R Sumantri yang memberikan gelar Doktor Honoris Causa untuk Raja Arab Saudi. Komisi I menilai Rektor UI perlu ditegur.

"Sekarang ini Saudi Arabia dalam konteks politik hubungan luar negeri dengan Indonesia kurang baik dalam bidang penegakan hukum dan perlindungan terhadap wanita. Peran seorang raja sangat menentukan, artinya kalau masalah penegakan hukum dan HAM kurang berjalan baik maka peran raja juga kurang pas," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin.

Hal ini disampaikan TB Hasanuddin kepada detikcom, Senin (5/9/2011).

Menurut Hasanuddin, saat ini masyarakat tengah berduka pasca kejadian TKI Ruyati yang dipenggal di Arab Saudi. Harusnya UI memiliki pertimbangan lebih mendalam sebelum memberikan gelar prestisius tersebut.

"Kita terngiang-ngiang ketika kepala seorang WNI dipengal di Arab Saudi. Menurut saya pemberian gelar Doktor Honoris Causa itu belum waktunya. Jadi dari sisi apapun menurut saya belum pada tempatnya," kritiknya.

Komisi I DPR pun merasa perlu ada teguran keras terhdap Rektor UI. Komisi I DPR akan berkoordinasi dengan Komisi X DPR yang membidangi pendidikan untuk meluruskan permasalahan ini.

"Saya dengar di lingkungan UI sendiri banyak pro dan kontra terhadap pemberian gelar tersebut. Nanti kami akan sampaikan kepada Komisi X agar menegur Rektor UI bahwa dari berbagai sisi kurang tepat lah. Harusnya UI dalam memberikan gelar memperhatikan banyak aspek hukum, politik, ilmiah, dan sebagainya," tandasnya.

(van/ndr)