KPI Imbau Lembaga Penyiaran Pede Tayangkan Program Siaran

Jakarta - Lembaga penyiaran seharusnya tidak terpengaruh oleh tekanan-tekanan pihak lain dalam menayangkan sebuah program siaran. Jika merasa sudah melalui prosedur yang benar, seharusnya lembaga penyiaran percaya diri menayangkan program siarannya.

Demikian disampaikan Wakil ketua KPI Nina Muthmainnah tentang tekanan yang didapat SCTV dari Front Pembela Islam (FPI) terkait penayangan film '?' pada malam takbir nanti.

"Kita tahu pada kasus program jurnalistik dulu, SCTV juga pernah membatalkan tayangannya. Repot juga kalau setiap kali ada tekanan, jadi tidak menayangkan. Kalau prosedur yang dilalui sudah benar, kenapa perlu khawatir?" kata Nina saat dihubungi detikcom, Minggu (28/8/2011).

Catatan detikcom, SCTV juga pernah membatalkan rencana penanyangan program jurnalistik 'Bisnis Seks di Balik Penjara'. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyebut pembatalan program Sigi itu karena ada tekanan dari KemenkumHAM. MenkumHAM Patrialis Akbar sudah membantah tudingan intervensi tersebut.

Terkait tindakan kelompok masyarakat yang mengarah represif, KPI meminta lembaga penyiaran menyerahkan semuanya kepada proses penegakan hukum. "Lembaga penyiaran harus terbebas dari tekanan dan intervensi," ujar dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia ini.

Kepada masyarakat yang memprotes penayangan program siaran, Nina juga menyarankan agar aduan disampaikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. KPI membuka pengaduan dari masyarakat ketika sebuah program yang sudah tayang dinilai melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

Terkait film '?', Nina meyakini film garapan sutradara Hanung Bramantyo itu juga sudah lulus sensor oleh Lembaga Sensor Film (LSF) untuk tayangan televisi. Sensor tayangan televisi lebih ketat dari sensor untuk film yang diputar di layar lebar.

"Saya tahu SCTV tidak akan sembarangan memutar itu," kata Nina.

Sabtu kemarin seratusan orang yang tergabung dalam Front Pembela Islam (FPI) mendatangi kantor stasiun televisi SCTV. Mereka mendesak stasiun televisi nasional itu membatalkan penayangan film berjudul '?'.

"Film '?' menggambarkan umat Islam itu bengis dan jahat. Ada adegan orang islam merusak restoran China, lalu pendeta ditusuk dan gereja dibom," ujar Ketua FPI DKI Jakarta, Habib Salim Alatas, di halaman SCTV Tower, Jl Asia Afrika, Jakarta.

Massa FPI yang datang dengan menggunakan sepeda motor itu menggelar orasi selama sekitar 15 menit. Mereka akhirnya diterima pihak SCTV. FPI dan SCTV menggelar dialog atas tuntutan tersebut di lantai 19 gedung tersebut. Dialog yang berlangsung dalam suasana tenang itu berakhir 20 menit kemudian.

"Terimakasih atas silaturahmi dari FPI, ini merupakan masukan dan evaluasi bagi kami. Sebagaimana kita telah berkomunikasi, kami nyatakan tidak akan memutar film '?' pada malam takbiran nanti," kata Corprotare Secretary SCTV, Hardijanto Soeroso, di akhir pertemuan.

Usai pertemuan itu FPI membubarkan diri. Raut muka mereka menunjukkan rasa puas.

Film besutan sutradara Hanung Bramantyo ini dirilis di bioskop sekitar 7 April 2011 lalu. Sutradara muda ini mengangkat tema toleransi beragama dan film itu sempat mengundang kontroversi saat tayang perdana.

"Saya ingin menunjukkan lewat film ini gambaran beberapa peristiwa yang terjadi. Pada adegan terakhir film ini nanti David Chalik mengungkap bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Buat saya itulah Islam,” ujar Hanung soal filmya itu di Radja Ketjil, Gandaria City Mall, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (31/3/2011).


(lrn/nrl)