SBY Tak Minta Klarifikasi Menteri Yang Disebut Wikileaks

Jakarta - Presiden SBY sudah mendapat laporan mengenai rilis wikileaks yang menyebut sejumlah menteri sebagai sekutu AS. SBY merasa tidak ada yang perlu dikomentari dari rilis itu, dan Indonesia kali ini tidak dirugikan.

"Beliau sudah dilaporkan dan tidak ada tanggapan. Menteri namanya disebut juga tidak dipanggil (untuk klarifikasi)," kata Jubir SBY, Julian Aldrin Pasha di sela acara berbuka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/8/2011).

Menurutnya, tidak ada hal yang merugikan dari publikasi wikileaks kali ini. Data yang dibocorkan itu pun merupakan hasil analisa yang berdasarkan kontak komunikasi perwakilan AS di Jakarta dengan kantor pusatnya di Washington DC.

"Itu yang terjadi. Ini lebih pada itu dilihatnya dan dibacanya dari satu sisi," papar Julian.

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa konteks kata 'sekutu' di dalam dokumen yang dipermasalahkan adalah tidak memiliki pergesekan politik dengan AS. Tentunya tidak ada perlu dipermasalahkan, sebab hubungan RI-AS memang erat dan wajar bila di antara pejabatnya ada hubungan baik.

"Pengertian sekutu di sana berarti tidak ada masalah politik dengan AS dan itu baik-baik saja," jelas Julian.

Namun mengenai Menlu Marty Natalegawa yang disebut-sebut didukung AS secara personal, bagi Julian terlalu berlebihan. Sebab kedekatan yang terjadi adalah dalam konteks kemitraan lembaga.

"Nah kalau dikatakan Menlu AS perlu memberikan selamat kepada Menlu Marty ketika dilantik, saya kira itu wajar," jelasnya.

Lantas bagaimana dengan Menhan Purnomo Yusgiantoro dan Menteri LH Gusti Mohammad Hatta?

"Tidak ada masalah soal itu. Pak Purnomo ketika Menteri ESDM punya relasi baik dengan pejabat di AS dan itu pun tidak masalah," jawab Julian.

(lh/rdf)