Pramono: KPK Harus Ungkap Semua yang Tersangkut Kasus Kemenakertrans

Pramono: KPK Harus Ungkap Semua yang Tersangkut Kasus Kemenakertrans

- detikNews
Jumat, 26 Agu 2011 13:02 WIB
Pramono: KPK Harus Ungkap Semua yang Tersangkut Kasus Kemenakertrans
Jakarta - Wakil Ketua DPR Pramono Anung menengarai kasus Kemenakertrans tidak hanya melibatkan dua pejabat Kemenakertrans saja. Ia mendorong KPK untuk mengungkap semua pihak yang tersangkut kasus ini.

"Ya sekali lagi bahwa saya termasuk orang yang mempercayai bahwa KPK masih punya peran yang strategis menyangkut persoalan korupsi. Dan dalam kasus Kemenakertrans ini ya harus diusut tuntas,"ujar Pramono.

Hal ini disampaikan Pramono kepada detikcom, Jumat (26/8/2011), menanggapi tertangkapnya dua pejabat Kemenakertrans oleh KPK.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Pramono, diperlukan kerja keras dan keberanian KPK dalam menangani kasus ini. Karena ia menduga kasus ini tak hanya dilakukan oleh satu atau dua orang.

"Karena biasanya kasus yang seperti ini tidak berdiri sendiri, ada rangkaian yang melibatkan banyak pihak. Ya KPK harus berani," paparnya.

Ia mendorong KPK kian rajin memberantas korupsi sehingga satu demi satu kasus korupsi terungkap menuju Indonesia yang jauh lebih bersih.

"Sebab hal yang menyangkut korupsi ini ternyata tidak membuat jera dan harus diungkap oleh KPK," tandasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi Kamis kemarin menangkap tangan dua pejabat Kemenakertrans. Kedua pejabat itu, I Nyoman Suisanaya dan Dadong Irbarelawan, beserta seorang perempuan pengusaha, Dharnawati, akan segera ditetapkan sebagai tersangka.

I Nyoman Suisanaya adalah sekretaris Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans dan Dadong Irbarelawan adalah kabag perencanaan dan evaluasi yang tak lain adalah bawahan Nyoman.

KPK menangkap 3 orang teresebut di tempat yang terpisah dengan barang bukti uang tunai Rp 1,5 miliar. Uang yang dibungkus kardus bekas durian tersebut diduga sebagai imbalan pencairan anggaran dalam APBN-P 2011 untuk pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi di Manokwari, Papua Barat.

(van/nrl)


Berita Terkait