.webp)
"Ini peting ditelusuri. Pasti ada pejabat birokrasi yang terlibat, karena nilainya besar," ujar peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Oce Madril kepada detikcom, Jumat (26/8/2011).
Oce mengatakan kasus seperti ini sudah terjadi untuk kesekian kalinya. Modusnya sama dengan cara menyuap pejabat yang terkait dengan proyek tersebut.
"Ini hampir sama polanya dengan kasus Sesmenpora, KPU dan sebagainya. Pertama terkait proyek APBN, kedua pasti melibatkan birokrasi dan pihak swasta yang nakal, ketiga ada politisi yang memfasilitasi," imbuhnya.
Oce yakin KPK tidak akan berhenti mengusut pada pejabat yang sudah tertangkap kemarin sore. Setidaknya publik menunggu pengakuan pejabat tersebut dan siapa-siapa saja yang ikut bermain dalam proyek tersebut.
"KPK bisa sesegara mungkin bisa melacak uang tersebut akan disetorkan ke mana? Ini terkait proyek di Idonesia Timur, perlu dilacak siapa operator di sana," jelasnya.
KPK menangkap 2 pejabat Kemenakertrans dan seorang pengusaha kemarin sore. Mereka adalah I Nyoman Suisanaya (sesditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi/P2KT), Dadong Irbarelawan (kabag perencanaan dan evaluasi di Kemenakertrans) dan Dharnawati (swasta/pengusaha).
Juru Bicara KPK, Johan Budi, mengatakan pihaknya juga turut menyita uang tunai sebesar Rp 1,5 miliar dalam penangkapan itu. Uang tersebut diduga sebagai imbalan pencairan anggaran dalam APBN-P 2011 untuk pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi di Manokwari, Papua Barat.
(mpr/lrn)
