"SMS dengan tarif Rp 1000/SMS itu hanya mengambil keuntungan sesaat atas Komodo, tanpa mempedulikan nasib keberlangsungan hidup hewan purba Komodo itu sendiri," kata Putra lewat rilis yang diterima detikcom, Jumat (26/8/2011).
Putra yang sudah meneliti Komodo selama 42 tahun itu memberi contoh, polemik yang terjadi antara pemerintah cq Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan lembaga bentukan new7wonders foundations itu dinilai belum mencerminkan sesuatu upaya positif bagi pelestarian dan konservasi berkelanjutan binatang tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pakar Komodo yang juga pendiri Komodo Putra Foundation ini menjelaskan, Komodo selama ini lebih dikenal oleh masyarakat internasional daripada masyarakat Indonesia sendiri. Berdasarkan catatan Balai Taman Nasional Komodo, lebih dari 90 persen pengunjung Taman Nasional Komodo adalah turis mancanegara, seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, Belanda, Jerman.
"Oleh karena itu, upaya pemenangan voting Komodo melalui SMS yang bertujuan untuk menggaungkan Komodo ke dunia internasional tidaklah kontekstual. Apalagi sebagian hasil SMS tersebut harus disetor kepada LSM asing yang berpusat di Zurich, Swis tersebut," tutur Putra.
Dia menambahkan, Taman Nasional Komodo yang telah mendapat penghargaan dari UNESCO sebagai world heritage site (warisan dunia) sejak tahun 1991 lalu, tidak perlu dijadikan mass tourism, mengingat hewan langka yang sudah hidup lebih dari 60 juta tahun tersebut sangat sensitif terhadap perubahan iklim dan perlakuan manusia, yang setiap saat dapat mengancam kepunahan hewan tersebut.
"Komodo harus dikelola secara hati-hati, dengan memperhatikan habitat dan menejemen kawasan Taman Nasional Komodo itu sendiri," kata Putra mengajak semua pemangku kebijakan bersama-sama mengedepankan upaya pelestarian daripada mempersoalkan kemenangan sesaat.
(lrn/mpr)










































