.webp)
"Kami mengimbau semua Kepala Daerah untuk menggunakan Dana Bantuan Sosial sesuai dengan orang atau organisasi yang berhak menerima bantuan tersebut," jelas Juru Bicara KPK, Johan Budi saat dihubungi, Kamis (25/8/2011).
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mempersoalkan dana hibah ratusan miliar rupiah yang tidak jelas peruntukannya di Provinsi Banten. ICW mencurigai Gubernur Banten Ratu Atut mempergunakan dana itu untuk meraih simpati guna pemilukada.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ade mencatat pada 2009 dana hibah yang digunakan Rp 79 miliar, pada 2010 290 miliar, dan pada 2011 Rp 390 miliar. "Untuk tahun ini saja ada permintaan dana tambahan Rp 88 miliar," imbuhnya.
ICW mengadukan persoalan ini ke Kemendagri dan berharap diambil tindakan awal dengan menghentikan sementara pemberian dana hibah.
"Data kami untuk 2011, penerima hibah 130 orang tidak jelas. Dan juga dicurigai dana ini untuk kepentingan incumbent dalam pemilukada, misal untuk umroh tokoh masyarakat, safari Ramadan, dan lainnya. Harus ada evaluasi dari Kemendagri," dorongnya.
Ade juga menepis langkahnya ini dibekingi lawan politik Atut. Dia menegaskan tindakan ICW jelas untuk mencegah penghamburan miliaran rupiah uang rakyat.
"Kalau kemudian ditemukan dugaan pelanggaran, kami akan laporkan ke KPK. Fenomena dana hibah ini memang bukan hal yang aneh, di banyak daerah incumbent kerap melakukan ini jelang pemilukada," tuturnya.
Menurut catatan ICW, dana hibah itu antara lain mengalir ke Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebesar Rp 1,85 miliar. Organisasi ini dipimpin Aden Abdul Khalik yang merupakan adik tiri-ipar Ratu Atut.
Tagana Banten pimpinan Andhika Hazrumy, adik Atut, menerima Rp 1,75 miliar. P2TP2A pimpinan Ade Rossi, menantu Atut, mendapat Rp 1,5 miliar. Himpaudi Banten yang juga dipimpin Ade Rossi, mendapat Rp 3 miliar. Koni Banten yang diketuai Ady Surya Darma dari Golkar, partai pendukung Atut, mendapat Rp 15 miliar. Dewan Kerajinan Nasional Daerah pimpinan Hikmat Tomet, suami Atut, kebagian Rp 750 juta.
(mad/nwk)
