Soal Posisi Panglima TNI, Agum Berbeda dengan Wiranto dan SBY

Jakarta - Cawapres Agum Gumelar menilai posisi panglima TNI lebih baik di bawah menteri pertahanan (menhan). Pandangan Agum itu berbeda dengan Capres Wiranto dan Capres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal itu mengemuka dalam acara 'Debat Capres' yang diselenggarakan KPU di Ruang Flores, Hotel Borobudur, Jl. Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (1/7/2004). Peryataan Agum itu menanggapi jawaban Capres Wiranto tentang supremasi sipil dan posisi militer, apakah di bawah presiden atau menhan. Pertanyaan itu diajukan oleh peneliti LIPI Ikrar Nusa Bakti yang menjadi salah seorang panelis kepada mantan Pangab itu. "Presiden pemegang otoritas tertinggi di bidang keamanan. Tentunya plaform panglima TNI di bawah menhan seperti di negara demokrasi lainnya. Panglima TNI juga dapat dituntut tanggung jawab penuh oleh DPR," ujarnya. Sementara, Wiranto mengungkapkan pihaknya memiliki platform supremasi sipil. Dalam konteks itu, militer menjadi bagian dari institusi pemerintahan sipil. "Militer tunduk kepada UU yang dibuat sipil. Dia yang minta kelengkapan untuk melaksanalan tugasnya. Karena sudah menganut paham seperti itu tidak ada persoalan di bawah presiden atau menhan," katanya.Sedangkan SBY mengatakan supremasi sipil dapat diartikan pengambilan keputusan politik di tangan sipil dan tidak dapat diintervensi militer. Menurut mantan menko polkam itu, untuk sementara panglima TNI di bawah presiden sebagai kepala negara. Namun, penggunaan militer melalui menhan dengan melaporkannya kepada presiden. "Yang penting bagi saya ada domain, ada otoritas dari menhan selaku policy maker," jelasnya. Pertanyaan lainnya yang dilontarkan Ikrar adalah perlu tidaknya komando teritorial (koter) di tengah proses demokratisasi. Menanggapi hal itu, Agum mengatakan keberadaan koter masih dibutuhkan untuk menghadapi konflik horisontal. Hal senada diungkapkan SBY. Namun, dia mengingatkan agar keberadaan koter tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. "Jangan sampai menjalankan tugas yang tidak berkaitan dengan pertahanan. Misalnya menjalankan tugas pemerintah, kepolisian. Kita pastikan dan kita murnikan dari peran tugas pokoknya," tutur SBY. Wiranto yang juga diberi kesempatan menanggapi jawaban Agum mengatakan tidak perlu ada kekhawatiran koter akan digunakan sebagai instrumen politik. Selain itu, dia menambahkan keberadaan koter masih dibutuhkan. "Kalau tidak ada penggelaran koter, kita akan kewalahan menghadapi infiltrasi dan penetrasi," demikian Wiranto. (rif/)