.webp)
Wikileaks mengungkap kawat diplomatik Kedubes AS Jakarta berkode 09JAKARTA1732 tertanggal 15 Oktober 2009. Saat itu, Kedubes AS meminta arahan segera dari Washington atas kasus Sekjen Kemhan Sjafrie Sjamsoeddin yang batal ikut pertemuan G-20 di AS bersama Presiden SBY, lantaran ditolak visanya.
Nah, rupanya pemerintah Indonesia mencecar Kedubes AS. Kawat diplomatik itu pun akhirnya menceritakan kembali latar belakang kenapa visa Sjafrie ditolak.
"Sjafrie mengajukan visa diplomatik pada 9 September 2009 untuk pergi bersama Presiden Yudhoyono untuk pertemuan G-20 di Pittsburgh. Aplikasi ini rupanya masuk dalam 'OO namecheck hit' dalam data Kemlu AS," ungkap kawat itu.
00 Hit alias di-blacklist atas nama Sjafrie ini sudah berlaku sejak 21 September 2006. Sjafrie disebut melakukan dua perbuatan yang membuatnya tidak berhak mendapatkan visa AS. Dua perbuatan itu adalah aktivitas teror dan pembunuhan ekstrajudisial.
"Pos (Kedubes AS) paham bahwa aktivitas teror bisa diabaikan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, tapi tidak dengan pembunuhan ekstrajudisial," kata mereka.
Kasus terkait teror yang melibatkan Sjafrie, disebutkan Kedubes AS adalah aksi kekerasan ekstremis muslim di Sulsel pada tahun 2000. Sedangkan terkait pembunuhan ekstrajudisial, Sjafrie dianggap terlibat kasus Timor Timur dan Trisakti 1998. Kawat ini juga memuat aneka bantahan Sjafrie di berbagai media nasional.
Kedubes AS meminta arahan karena di sisi lain Sjafrie ini tokoh penting untuk mendorong kerjasama militer RI-AS. Kalau Sjafrie tetap tidak bisa pergi ke AS, itu akan menjadi ganjalan dalam hubungan kedua negara.
"Kami meminta Kemlu mengkaji ulang informasi ini, membuat pertimbangan soal kelayakan visa Sjamsoeddin dan menasihati kami, kalau dia tetap tidak memenuhi syarat, apa jalan yang terbuka untuk Sjamsoeddin," kata mereka.
Dalam kawat ini tidak diketahui apa respons dari Kemlu AS. Yang jelas, sejauh ini visa Sjafrie masih tetap terganjal. Komisi I pada April 2011 pernah berencana melakukan kunjungan ke AS sambil mempertanyakan soal visa Sjafrie.
Namun rencana itu pun ditentang. "Agenda ini memperpanjang impunitas kasus-kasus pelanggaran HAM berat," kata Koodinator KontraS, Haris Azhar, lewat siaran pers kepada detikcom, Kamis (21/4) silam.
(fay/asy)
