"Badan Anggaran DPR sebaiknya dibubarkan saja, fungsi anggaran sektoral diserahkan kepada masing-masing komisi. Selama ini banyak anggota Komisi yang tidak tahu juntrungannya pembahasan anggaran ke mana," usul Sekretaris FPPP DPR, M Arwani Thomafi.
Hal ini disampaikan Arwani kepada detikcom, Kamis (25/8/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bisa saja untuk pembahasan makro bisa dibagi di beberapa komisi. Untuk sinkronisasi bisa dibentuk tim ad hoc," terangnya.
Dengan pembahasan yang tidak tersentral maka pembahasan anggaran DPR diyakini kian efektif. Dan tidak ada lagi satu lembaga yang terus dikritik karena banyak isu negatif terkait anggaran.
"Jadi tidak tersentral lagi supaya semua anggota tahu dan pembahasan anggaran dilakukan dengan semakin transparan," tandasnya.
(van/fjr)











































