.webp)
Ketua Komisi A, DPRD Riau, Bagus Santoso dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (23/8/2011), mengatakan dana bantuan masjid memang tersedia di Pemprov Riau. Namun tidak mungkin Pemprov Riau secara institusi memotong dana tersebut.
"Ini pasti dilakukan oknum-oknum yang memiliki jaringan soal dana bantuan tersebut. Oknum di jajaran Pemprov Riau ini yang harus diusut. Ini sudah sangat keterlaluan, sampai dana masjid pun disunat. Padahal Riau itu dijuluki Bumi Melayu yang identik dengan Islam, tapi justru rumah ibadah itu sendiri yang disunat," kata Bagus.
Menurut Bagus, adanya pengakuan salah satu masjid tersebut, harusnya menjadi perhatian khusus Gubernur Riau, Rusli Zainal. Harus ada pemeriksaan internal yakni pihak Inspektorat Provinsi Riau untuk menelusuri siapa saja yang terlibat dalam penyunatan dana masjid itu.
"Kita juga memberikan dukungan kepada masjid yang mau melaporkan hal yang sama bila memang terjadi hal yang sama. Kalau kondisi ini dibiarkan terus menerus, maka ini akan dimanfaatkan oknum-oknum untuk mengambil dana yang bukan menjadi haknya," kata Bagus.
Bagus mempersilakan pengurus masjid-masjid di Riau ini yang pernah mengalami hal yang sama untuk dapat melaporkan ke DPRD Riau. Pihak pelapor akan diberikan perlindungan dan kerahasiaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Fraksi PKS DPRD Riau, Ayat Cahyadi juga menyebut pemotongan dana masjid sudah sangat keterlaluan. "Pihak inspektorat sesegara mungkin mengauditnya dan harus segara merekomendasikan ke Gubernur Riau hasil auditnya. Jika memang ada pemotongan, oknum yang memotong dan yang memerintahkan harus diberi sanksi," kata Ayat Cahyadi.
Sebelumnya, pengurus masjid Al Jihad di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Pekanbaru mengaku mendapatkan dana bantuan masjid sebesar Rp 7,5 juta. Namun dana sampai ke tangan mereka hanya Rp 5 juta. Sisa Rp 2,5 juta disunat dengan alasan adanya dana administratif di Pemprov Riau.
(cha/fay)
