Tjahjo Usul Badan Anggaran DPR Dihapus

Jakarta - Pasca terkuaknya kasus M Nazaruddin di Badan Anggaran (Banggar) DPR, alat kelengkapan Dewan itu kini tengah disorot karena dicurigai dipenuhi praktik percaloan. Menanggapi hal itu, Ketua FPDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengusulkan agar Banggar dihapus.

"Saya setuju bahwa sebaiknya dipertimbangkan ulang khusus Badan Anggaran DPR tidak perlu ada," kata Tjahjo kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2011).

Selanjutnya, kata Tjahjo, pembahasan mengenai anggaran antara DPR dan pemerintah dilakukan di komisi masing-masing.

"Pembahasan anggaran bersama mitra pemerintah difokuskan di masing-masing komisi-komisi DPR saja, sesuai bidang komisinya dan 'satuan 3' yang menjadi hak DPR harusnya dihapuskan saja," kata sekretaris jenderal DPP PDI Perjuangan ini.

Tjahjo menyarankan agar usulan ini segera dibicarakan terbuka antara pemerintah dan DPR, untuk kemudian dibahas perubahan UU soal mekanisme pembahasan alokasi APBN.

"Pada prinsipnya anggota DPR adalah 'calo' dalam memperjuangkan aspirasi daerah untuk kepentingan pembangunan daerah pemilihannya dan konstituennya," ujarnya.

"Hak setiap anggota DPR harus koordinasi untuk tahu akan data-data pengajuan anggaran di provinisi, kabupaten/kota dapilnya," imbuhnya.

(lrn/irw)