Pendekatan Politik Cuma Akan Hasilkan Pimpinan KPK yang Tersandera

Jakarta - DPR hanya akan menggunakan pendekatan politik dalam memilih calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pendekatan ini dinilai hanya akan membuat pimpinan terpilih selalu tersandera dan sulit bersikap independen.

"DPR memang lembaga politik. Tapi kalau untuk membuat keputusan tentunya jangan hanya menggunakan pertimbangan politik. Itu berbahaya. Mereka mengkhianati konstituen yang memilih mereka," ujar pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Widjaja dalam perbincangan dengan detikcom, Sabtu (20/8/2011).

Hasil dari pendekatan politik yang digunakan DPR, lanjut Yunarto, akan berimbas pada produk yang cacat. Dalam hal ini pimpinan KPK yang akan mengemban tugas untuk memberantas korupsi dan kebal terhadap intervensi.

"Produknya jelas. Terkait dengan kepentingan dari Partai Politik. Mereka pasti mengupayakan supaya bagaimana parpol dapat terjadi kepentingannya. Pimpinan terpilih pasti akan tersandera," terang Yunarto.

Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menegaskan bahwa dalam seleksi fit and propet test pimpinan KPK nantinya DPR akan menggunakan pertimbangan politik semata. DPR tak akan mendengarkan masukan dari LSM dan masyarakat.

"Seleksi fit and proper test menjadi sangat penting. Pertimbangan DPR dalam memilih 4 pimpinan KPK dengan pertimbangan politik. Tentu setiap fraksi akan memilih yang searah dengan visi politik partainya bukan hanya soal bersih dan integritasnya," ujar Benny.

Menurut Benny, DPR adalah lembaga politik. Sehingga dipandangnya sangat wajar jika DPR menggunakan pertimbangan politik untuk memilih calon pimpinan KPK yang dipandang satu visi dengan parpol.

"DPR punya legitimasi politik untuk memilih empat pimpinan KPK. Legitimasi DPR tentu bisa berbeda dengan legitimasi Pansel KPK. Karena DPR menganggap yang dipilih Pansel adalah sudah putra-putri terbaik bangsa," papar Benny.

(fjr/irw)