Anas Minta KPK Ungkap Anggota DPR yang Doyan Intervensi

Jakarta - Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum angkat bicara mengenai pengakuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai adanya intervensi dari DPR dalam proses hukum kasus tindak pidana korupsi. Bagaimana pun KPK sebagai lembaga mandiri dan profesional.

"Sebaiknya disampaikan saja siapa orangnya supaya tidak ada fitnah, biar terbuka. Yang bisa menyampaikan cuma pak Jasin," tutur Anas usai acara temu bicara Ketua Umum DPP Partai Demokrat dengan pengusaha kecil dan menengah di Soreang, Bandung, Sabtu (20/8/2011).

Anas juga mengatakan, KPK harus tetap didukung karena lemba tersebut harus bekerja dalam keadaan independen. "KPK Harus kita percaya dan kita dukung untuk bekerja menjadi lembaga mandiri dan profesional," tutur Anas.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK M Jasin mengaku ada intervensi oleh anggota DPR kepada KPK dalam penanganan kasus-kasus tertentu. Intervensinya, berupa telepon yang berisi pesanan sang anggota dewan.

"Ya intervensinya berupa telepon. Katakanlah waktu RDP, mereka pesan-pesan semuanya jangan ditangani KPK, (mereka tanya) kenapa tidak dilimpahkan ke penegak hukum lain," kata Wakil Ketua KPK M Jasin di kantornya, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Jumat (19/8/2011).

Jasin mengatakan, pihak-pihak yang mendapat intervensi tersebut adalah lima pimpinan KPK. Namun demikian, Jasin memastikan pihaknya kebal terhadap permintaan pihak luar jika tidak sesuai dengan bukti yang dimiliki.

"Tentunya pihak-pihak di antara lima Pimpinan ini yg menerima pesanan seperti itu. Kita hanya sebagai salah satu unsur pimpinan tidak bisa melakukan apapun, kecuali kesepakatan itu dilakukan secara kolektif dan kolegial. Jawaban kita cuma begitu dan tidak mengikuti keinginan-keinginan yang disampaikan DPR," papar Jasin.

Lalu pada kasus apa intervensi dilakukan? "Ya banyak kasuslah. Nanti kalau saya sebutkan timbul polemik yang berkepanjangan. Saya kira hanya itu saja," jawab Wakil Ketua Bidang Pencegahan ini.






(fjr/lh)