Diganti, Sudi Silalahi Mengaku Tak Bocorkan Korupsi Puteh

Jakarta - Mantan Sesmenko Polkam Letjen Sudi Silalahi menegaskan rekomendasi tim monitoring terpadu di Aceh tidak menyebutkan nama pejabat yang terlibat korupsi. Pejabat yang korupsi harus dihukum."Kami tidak menyebutkan nama, tetapi keterlibatan pejabat itu kita rekomendasi. Siapapun yang telibat harus diproses secara hukum," kata Sudi Silalahi usai serah terima jabatan (sertijab) Sekretaris Menko Polkam (Sesmenko) di kantor Menko Polkam, Jl.Medan Merdeka Barat, Jakpus, Kamis (1/7/2004). Letjen Sudi Silalahi digantikan oleh Laksda Joko Sumarsono. Pernyataan Sudi menjawab pertanyaan wartawan apakah nama Gubernur Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) Abdullah Puteh tercantum dalam rekomendasi tim monitoring di Aceh. Pergantian anda terkait kerja tim monitoring?"Anda sendiri yang lebih tahu. Kalau saya sebagai prajurit, jabatan sebagai kepercayaan dan kalau diambil ya diberikan," kata dia.Pergantian jabatan Sudi Silalahi selaku Sekretaris Menko Polkam diberitakan terkait bocornya sejumlah temuan yang menyebutkan keterlibatan Abdullah Puteh dalam korupsi di Aceh.Dikatakan Sudi, tim monitoring Aceh telah melaporkan puluhan temuan penyimpangan dan penyalahgunaan di Aceh. "Temuan itu sudah dilaporkan kepada Menko Polkam dengan saran tindakan dan rekomendasi," kata Sudi.Menurut dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta kepada Menko Polkam agar diberikan hasil temuan dari tim monitoring terpadu di Aceh."Apakah temuan itu diberikan oleh Menko Polkam atau tidak, itu di luar kewenangan saya untuk menjawab," ujarnya,Namun demikian, lanjut Sudi, tidak satu pun temuan-temuan tim monitoring disentuh oleh tim penyidik. "Yang saat ini ditangani Polri dan KPK itu temuan lama. Temuan kita satu pun belum ada yang disentuh," demikian Sudi Silalahi. (aan/)