Istana: Tidak Ada Tawar Menawar dengan Nazaruddin

Jakarta - Presiden SBY menolak kompromi yang ditawarkan Nazaruddin. Indonesia adalah negara hukum, poses hukum harus berjalan sebagaimana mestinya.

"Tidak ada tawar menawar. Presiden kan taat hukum, menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku," kata juru bicara Kepresidenan, Julian A Pasha, di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (18/8/2011).

Julian menjamin, Presiden SBY sama sekali tidak ikut campur dalam proses hukum Nazaruddin di KPK. Semua diserahkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

"Tidak ada tawaran. Kami tidak melihat, tidak menerima, tawaran-tawaran seperti itu. Presiden tidak akan mengintervensi dan tidak pernah intervensi hukum kasus apa pun. Semua diserahkan pada mekanisme hukum yang berlaku. Kalau kemudian proses hukum ditemukan bukti silakan diproses. Yang jelas tidak ada tawar menawar," tandas Julian.

Seperti diberitakan, Nazaruddin usai diperiksa KPK malah mencoba membuat 'deal' dengan Presiden SBY. Deal itu berupa, dia siap mengaku lupa dan tidak tahu apa-apa terkait keterlibatan politikus Demokrat. Namun dia meminta syarat istrinya, Neneng Sri Wahyuni dan anaknya, dilindungi.

Potongan bargain Nazar adalah: ...saya rela dihukum penjara bertahun-tahun asalkan Bapak dapat berjanji Bapak akan memberikan ketenangan lahir dan batin bagi keluarga saya, khususnya bagi istri dan anak-anak saya.

Saya juga berjanji, saya tidak akan menceritakan apa pun yang dapat merusak citra Partai Demokrat serta KPK demi kelangsungan bangsa ini.


(ndr/nrl)