Uneg-uneg Denny Indrayana di HUT ke-66 RI

Jakarta - Banyak masyarakat pesimis dengan proses penegakan hukum kasus korupsi semacam suap Wisma Atlet yang berhadapan dengan petinggi partai berkuasa. Pesimisme itu ingin dilawan Staf Khusus Presiden SBY, Denny Indrayana lewat sebuah buku.

Bila mengikuti pemberitaan pasca penangkapan M Nazaruddin, Anda pasti merasakan gelombang sinis dan pesimis. Banyak yang yakin proses hukum kasus suap Wisma Atlet SEA Games 2011 akan jalan di tempat.

Berbagai asumsi mendasari aksi sinis dan pesimis itu. Utamanya asumsi jajaran KPK tidak steril dan kasus yang disangkakan kepada M Nazaruddin menyeret sejumlah petinggi partai berkuasa.

Gelombang sinisme dan pesimisme yang dihembus sejumlah politisi itulah rupanya membuat jengkel Denny Indrayana. Uneg-unegnya atas fenomena itu dia tumpahkan dalam buku berjudul 'Indonesia Optimis'.

Buku berwajah peta dan bendera merah putih itu dibagikan kepada para undangan upacara kebesaran HUT ke-66 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/8/2011). Jumlah halamannya mencapai 251 lembar.

"Sebab, kepesimisan yang terus digaungkan bisa menyebabkan keputusasaan. Padahal dalam memberantas korupsi, pesimisme dan putus asa justru musuh yang harus ditaklukkan," seru Denny (hal 146).

Tudingan miring terhadap perang melawan korupsi yang dikobarkan Presiden SBY, juga dia sanggah. Di matanya salah besar pihak-pihak yang menyebut pemerintahan SBY sebagai orde korupsi.

Maraknya pemberitaan tentang isu kasus korupsi, tidak menandakan Indonesia sedang dibelit praktek korupsi. Sebaliknya membuktikan jajaran penegak hukum giat mengungkapkan kasus korupsi.

"Dulu tidak ada pejabat tinggi eksekutif, gubernur, bupati, walikota yang dijerat kasus korupsi. Di legislatif, puluhan anggota DPR dan ratusan DPRD sedang dan telah menjalani proses hukum. Di yudikatif, hakim, jaksa, polisi, advokat, kurator telah pula tertangkap tangan kasus suap korupsi," papar Denny tentang capaian di bidang hukum.

Berdasar capaian setinggi itu, jelas saat ini Indonesia sangatlah tidak ramah terhadap koruptor. Sebagai indikasi, adalah kaburnya sejumlah tersangka kasus korupsi ke luar negeri.
 
"Dahulu, bagi Nunun Nurbaeti Daradjatun, yang adalah istri mantan Wakapolri, tidak perlu harus menjadi buron internasional dan lari ke luar negeri. Cukup dia tinggal santai saja di Jakarta dan kemungkinan besar tidak ada penegak hukum berani sentuh," bandingnya.

"Di era dahulu, bagi M Nazaruddin yang sempat menduduki posisi strategis di partai pemerintah, lari ke luar negeri tidak perlu hinggap di pikirannya. Penegak hukum dulu tidak akan dapat menyentuh posisi petinggi partai demikian," sambung Denny.

Membaca pernyataan-pernyataan di atas, pasti ada yang menyebut Denny sekedar ABS (asal bapak senang) bahkan ingin menjilat kepada SBY. Terhadap potensi munculnya tudingan itu, Denny yang saat ini adalah Staf Khusus Presiden bidang Penegakan Hukum, HAM dan Pemberantasan Korupsi pun cuek.

"Itu risiko dan konsekuensi yang saya sadari. Saya akan terima dan hadapi saja. Pada kenyataannya, menyampaikan argumen berdasar data dan fakta sekalipun tidaklah menihilkan kritik. Silakan saja dikritik," ujarnya (hal 8).

Lima tokoh nasional memberikan tanggapan yang baik atas isi buku terbitan PT Bhuana Ilmu Populer ini. Mereka adalah Ketua MK Mahfud MD, Ketua KPK M Busyro Muqoddas, Bambang Widjajanto, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan dan tentu saja Presiden SBY.

(lh/fay)