.webp)
"Saya rasa untuk posisi pimpinan maupun penyidik KPK, tidak harus melibatkan unsur polisi. Begitu pula dari unsur Kejaksaan," tutur pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, kepada detikcom, Senin (15/8/2011).
Bambang mengatakan, pemimpin dan penyidik yang handal tidak harus berasal dari institusi penegak hukum. Menurutnya, saat ini cukup banyak pakar hukum yang khatam soal KUHAP dan proses penyelidikan.
"Tidak ada salahnya direkrut dari sipil. Banyak juga sekarang ini sarjana hukum yang lebih mengusai KUHAP, proses penyelidikan dan penyidikan. Dan itu rasanya relatif lebih bersih, karena belum ada budaya di satu lembaga penegak hukum yang melekat di dirinya," katanya.
Bambang menambahkan, memang akan banyak yang mempertanyakan sepenting apa dua institsui ini dilibatkan dalam stuktur pimpinan KPK. Apalagi keduanya masih dalam pengawasan presiden.
"Ini kan menjadi tidak mandiri, profesionalitasnya juga dipertanyakan. Dan mentalnya orang-orang ini nantinya juga perlu perhatian serius. Termasuk untuk penyidik," imbuh Bambang.
"Jadi, kalau ada keharusan lembaga formal dalam susunan pimpinan nanti, itu tidak mutlak," tegasnya.
Selain itu, berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, beberapa kasus dugaan korupsi di tubuh kepolisian yang ditangani KPK malah berakhir buntu. Meski begitu, lanjut Bambang, polisi dan jaksa tentunya tetap boleh mengikuti proses seleksi pimpinan KPK.
"Karena posisi penyidik dalam kasus seperti itu pastinya akan berperan ganda. Tapi kalau memang dia memenuhi kriteria, profesional ya kenapa tidak," tegasnya.
Siapa calon pimpinan yang akan lolos dalam 8 besar, Bambang belum bisa memprediksi. Hanya saja dia berharap pimpinan periode mendatang harus kebal dari segala bentuk intervensi.
"Pimpinan berikutnya, harus betul-betul mandiri. Tidak terpengaruh lembaga apapun juga termasuk presiden," tandas Bambang.
(lia/ndr)
