SBY Didesak Terapkan Hukuman Mati Bagi Koruptor

Jakarta - Korupsi marak terjadi di semua lini kehidupan dan sendi bangsa. Presiden SBY pun didesak untuk menerapkan hukuman mati bagi koruptor.

"Sebaiknya Presiden SBY mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU yang menerapkan hukuman mati bagi koruptor," ujar sosiolog UIN Syarif Hidayatullah, Musni Umar kepada detikcom, Minggu (14/8/2011).

Musni menilai, Indonesia sudah pada tahap darurat korupsi. Tidak hanya pejabat di tingkat elit, pegawai rendahan di tingkat desa dan kecamatan pun sering menerima sogokan untuk melancarkan urusan. Begitu juga dalam Pemilukada di daerah. Money politics menjadi hal yang lazim.

"Korupsi sudah dilakukan secara masif oleh seluruh bangsa ini," sesalnya.

Kasus Nazaruddin hanya satu yang terungkap dan menjadi puncak sebuah gunung es. Mafia anggaran, calo proyek dan korupsi dilakukan oleh birokrat dan anggota parlemen di pusat hingga tingkat Kabupaten.

Wajar saja jalan, jembatan atau infrastruktur buruk kualitasnya. Mafia anggaran bisa memotong anggaran hingga 40 persen.

"Pemerintah harus bertindak tegas. Kasus Nazaruddin harus menjadi momentumnya. Jika terbukti bersalah, pelaku korupsi harus dijatuhi hukuman mati," tegas Musni.

(rdf/her)