"Saatnya Pak Busyro terbuka dan akuntabel. Dalam proses penyidikan itu juga harus diapresiasi dan harus dikawal," ujar peneliti ICW bidang korupsi politik Abdullah Dahlan, usai menghadiri acara diskusi 'Perang Lawan Koruptor' di Wisma Antara, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (14/8/2011).
KPK diharapkan tidak menyia-nyiakan momentum ini dengan bersikap lamban. KPK harus kebal terhadap kemungkinan adanya intervensi dari pihak mana pun termasuk partai yang bermasalah.
"Ini momentum KPK bongkar korupsi politik. Harus independen, dan jangan sampai diintervensi pihak mana pun," imbaunya.
ICW juga meminta KPK tak tebang pilih dalam pengusutan kasus ini. KPK harus sapu bersih pada semua nama-nama yang terlibat.
"Dalam penegakan hukum, penyelidikan yang dilakukan oleh KPK harus dalam psosisi sesuai harapan publik, untuk mengupas tuntas problem kasus yang bersinggungan dengan Nazaruddin. Semua pihak yang terlibat juga diusut," harapnya.
Selain itu, belajar dari pengalaman kasus Gayus Tambunan terdahulu, selain KPK, Lembaga Permasyarakatan juga diminta bekerja serius. Jangan sampai terjadi lagi kecolongan seorang tahanan bebas berjalan-jalan ke luar negeri.
"Belajar dari pengalaman sebelumnya, soal Gayus dll, pola kita juga rapuh sering kecolongan, termasuk penataan dalam LP," harapnya.
(lia/nrl)











































