Kaum Homoseksual Somasi Para Capres

Jakarta - Sejumlah kaum lesbian, gay, biseksual, transeksual, mendesak para capres dan cawapres untuk menghargai hak mereka sebagai bagian dari HAM dan segera mengklarifikasi pernyataan dari tim sukses capres/cawaprs yang dinilai diskriminatif. Mereka mengancam akan menyomasi pernyataan diskriminatif yang pernah dimuat di sebuah harian.Selain itu, mereka menyerukan agar rakyat tidak memilih capres yang tidak berpihak apda rakyat termasuk melakukan diskriminasi terhadap kelompok homo. Hal itu diungkapkan Jaringan Warna-Warni dalam jumpa persnya di kantor LBH Jakarta, Jl.Diponegoro, Jakpus, Rabu (30/6/2004).Hadir di antaranya adalah aktivis Yenni Rosa Damayanti, Ulil Abshar Abdala, Dita Indah Sari, Dodo dari Jaringan Warna-Warni, Amel dari LSM Pelangi Yogyakarta, Listyawati dari Muslimat NU dan Sandrina Malakiano sebagai orang yang peduli pada HAM.Dalam pernyataan yang dibacakan Amel, mereka mendesak pemerintah menghapus diskriminasi terhadap kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender atau transeksual dalam berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Mereka mendesak aparat negara baik sipil dan militer untuk tidak menggunakan kekerasan kepada kelompok mereka.Pernyataan sikap itu dipicu adanya pernyataan yang dimuat dalam rubrik Kontrak Politik di Harian Sinar Harapan tanggal 23 Juni lalu. Rubrik itu berisi pernyataan tim sukses capres SBY-Kalla yang yang tidak akan mengakui keberadaan kaum homoseksual. Demikian juga tim sukses Amien-Siswono yang menyatakan honmoseksual adalah kelainan. Sedangkan tim sukses Wiranto-Solah menyatakan, itu penyakit masyarakat dan memerlukan penanganan komprehensif dan perlu disembuhkan."Pernyataan ini jelas memperlihatkan ketidakmengertian para caprs bahwa pilihan seksual setiap orang adalah HAM yang tertera dalam perundang-undangan baik nasional maupun internasional," tegas Amel."Kami berharap statemen politik yang diskriminatif itu mengesankan ketidakpahaman terhadap HAM. Oleh karena itu, kami berharap para kandidat untuk mengklarifikasinya," sambung Amel.Dodo menambahkan, homoseksual bukanlah penyakit masyarakat. Menurutnya, itu adalah pilihan seksual sebagai hak otonomi individu atas ekspresi tubuh dan jiwa."Ini bukan soal kontrak politik mereka, tapi ini soal bahwa kaum kami dibilang penyakit sosial. Ini harus diklarifikasi. Kalau pun harus dikurangi, apakah kami harus dibunuhi atau bagaimana. Mereka tidak paham ini," kata Dodo."Untuk itu, kita akan melakukan somasi pada mereka untuk mengklarifikasi apakah kontrak politik itu betul dari pernyataan politik capres atau dari individu tim sukses mereka," demikian Dodo. (nrl/)