Dukungan PKS kepada Amien Rais Dinilai Melegakan

Solo - Sikap DPP PKS yang merekomendasikan Amien Rais sebagai capres yang layak dipilih dan batal memilih Wiranto dinilai telah melegakan. Pengurus PKS di daerah menyambut gembira. Hal ini disampaikan oleh Ketua Deputi Polirik dan Hukum DPW PKS Jawa Tengah Muhammad Fajri dan Ketua DPD PKS Kota Solo, Quatly Al-Katiri saat dihubungi detikcom, Rabu (30/6/2004). "Saya sedikit lega akhirnya DPP memilih Amien Rais. Saya tidak bisa membayangkan jika pilihannya jatuh pada Wiranto dimana dimensi militer dan Golkar-nya sangat kuat. Karena seperti apapun kita tidak bisa mengelak bahwa dia adalah bagian dari pihak yang telah menciptakan kondisi krisis ini," kata Fajri. Fajri sebetulnya lebih berharap agar PKS mengambil opsi terbaik yaitu tidak bersikap secara resmi mendukung salah satu capres atau oposisi konstruktif. Pertimbangannya adalah jika calon yang didukung itu menang, maka PKS memiliki beban pengawasan pemerintahan, sedangkan jika kalah maka PKS akan ikut menanggung risiko yang telah diciptakan orang lain.Karena itu sebetulnya dia lebih berharap tidak ada dukungan secara formal kepartaian terhadap siapapun, termasuk Amien Rais. "Saat ini, risiko menanggung kekalahan itu sangat besar. Tanpa ada dukungan resmi sekalipun, saya kira massa PKS akan lebih cenderung untuk memilih Amien Rais. Tapi dengan adanya dukungan resmi itu ada beban yang lain," lanjutnya.Dengan mendukung salah satu calon, lanjut Fajri, PKS telah memilih opsi terbaik kedua. Namun demikian, dia mengaku lega dan gembira opsi itu jatuh kepada Amien. "Dengan berbagai kekurangannya, Amien memang yang terbaik dibanding capres lainnya. Dia masih memenuhi syarat kami yakni punya dimensi keislaman yang kuat, demokratis dan reformis," papar anggota DPRD Solo tersebut.Sementara itu Ketua DPD PKS Kota Solo Quatly Al-Katiri, mengaku gembira dengan keputusan DPP-nya mendukung Amien. Menurut dia, keputusan itu adalah langkah paling tepat yang diambil PKS saat ini. Dia akan menunggu arahan lebih lanjut dari DPP untuk menyosialisasikan keputusan itu kepada kadernya di bawah."Belum ada pemberitahuan, instruksi atau arahan kongkret dari DPP kepada kami terkait masalah itu. Kami mendengarnya baru dari pemberitaan. Kami masih menunggu arahan dari DPP bentuk sosialisasi macam apa nanti yang harus kami lakukan terkait dengan keputusan tersebut," ujar Quatly. (asy/)