.webp)
Proses penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap buronan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin perlu didampingi oleh Komite Etik KPK. Sebab, tersangka dugaan suap proyek wisma atlet Sea Games menyeret-nyeret sejumlah pejabat KPK.
"Jadi KPK punya pertarungan besar juga untuk menyelesaikan kasus besar ini. Kalau tidak maka yang rugi KPK juga, karena tidak mampu mengembalikan nama institusi itu," ujar pengamat politik dari Lembaga Survey Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi dalam acara Dialektika Demokrasi dengan tajuk ‘Nazaruddin Mudik: Membongkar atau Menguburkan Kasus ‘ di ruang wartawan Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (11/8).
Pada kesempatan itu dia juga berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut membantu dalam menuntaskan kasus yang melibatkan mantan anggota Komisi III DPR ini. Ulah Nazaruddin telah menyandera pemerintahan SBY, misalnya bidang hukum dalam pemberantasan korupsi mengalami penurunan. “SBY tentu mempunyai kepentingan untuk penuntaskan ini, kalau tidak maka yang rugi SBY sendiri,” tukasnya.
Dia menambahkan, pihak lain yang paling dirugikan jika persoalan ini tidak tuntas adalah Partai Demokrat. Selama pelariannya di luar negeri, Nazaruddin juga menyeret-nyeret sejumlah petinggi Partai Demokrat. "Kalau misalnya Nazaruddin tidak berhasil dituntaskan itu yang rugi Partai Demokrat sendiri. Jadi ini pertarungan besar Partai Demokrat untuk menuntaskan, kalau ini bisa dituntaskan bisa memulihkan citra Partai Demokrat," pungkasnya.
(nwk/nwk)
