SBY Terancam 'Hilang' dari Sistem Politik Indonesia

Jakarta - SBY harus memberikan signal kepada aparatusnya di Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman agar proses hukum berjalan sempurna. Tertangkapnya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin di Kolombia adalah momentum bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat untuk bersikap tegas. Bila sikap SBY tetap seperti sekarang, maka siap-siap kehilangan relevansi dari sistem politik Indonesia.

Pernyataan tersebut dikemukakan Indonesianis dari Northwestern University Jeffry Winters usai diskusi bertajuk 'Pengadilan Hosni Mubarak: Pelajaran untuk Indonesia' di Rumah Perubahan 2.0 di Jakarta, Selasa (9/8).

"_{Bukan saya katakan SBY akan jatuh tapi kemungkinan besar kehilangan relevansi} dari sistem politik Indonesia," kata Winters.

Sikap tegas yang dimaksud Winters adalah memberikan signal kepada aparatusnya di Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman agar proses hukum berjalan sempurna, tanpa hambatan dan digelar secara transparan.

"Seperti yang lain, Nazaruddin berhak dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan. Signal dari Presiden penting karena jangan sampai ada handling process atau special process karena Nazaruddin mantan bendahara umum Partai Demokrat," ujarnya.

Presiden SBY juga harus tegas bahwa tidak ada toleransi atas korupsi. Harus nol toleransi. "Ini kalau SBY mau tetap relevan hingga tiga tahun ke depan," kata Jeffry yang sangat fasih bahasa Indonesia.
(nwk/nwk)