Konkretkan Pembangunan di Wilayah Perbatasan

Jakarta -  
Anggota Komisi V DPR Saleh Husin menilai, program pemerintah pusat dan Pemda Kalbar soal percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan sejauh ini sekadar wacana. Saleh menyikapi pemberitaan soal warga di wilayah perbatasan dengan Malaysia, di Desa Mungguk Gelombang, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat baru-baru ini dikabarkan mengancam mengibarkan bendera Malaysia, karena kecewa atas kerusakan infrastruktur yang terjadi di wilayahnya.

"Saya rasa ini persoalan serius, soal ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah perbatasan. Karena itu, kami berharap pemerintah bersikap serius untuk mengatasi persoalan ini dengan cara segera mewujudkan pembangunan di wilayah perbatasan secara konkret agar masyarakat di perbatasan tidak memilih menjadi warga negara lain," tegas Saleh Husin kepada Jurnalparlemen.com, Selasa (9/8).

Saleh mengatakan, Komisi V selama kini telah beberapa kali melakukan kunker di beberapa wilayah perbatasan. Dari pengamatan di lapangan, sejauh ini masih banyak daerah perbatasan yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini akibat pembangunan yang tidak merata, termasuk soal pembangunan infrastruktur sebagai penunjang kegiatan perekonomian bagi masyarakat yang tinggal di perbatasan.

"_{Seharusnya Pemerintah sadar ancaman warga yang tinggal di perbatasan itu bukan main-main.} Di wilayah perbatasan telah terjadi ketimpangan nyata dengan warga perbatasan dengan negara lain, sehingga selama ini mereka juga tergantung dengan perekonomian di perbatasan atau negara tetangga. Akibatnya rasa nasionalisme mereka sering tergoda dengan kemakmuran negara tetangga," tegas politisi Partai Hanura ini.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR M Anis Matta mengaku prihatin atas kondisi wilayah perbatasan, termasuk di Desa Mungguk Gelombang, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, yang memicu warga setempat mengancam akan mengibarkan bendera Malaysia.

Anis Matta yang juga menjabat Koordinator Badan Anggaran DPR pun menyatakan bakal memerintahkan anggota Banggar DPR turun melakukan kunjungan ke Kalbar dan segera membuat rekomendasi pada Pemerintah untuk mengatasi masalah ini.
(nwk/nwk)