Dikotomi Sipil-Militer Tak Lagi Relevan

Jakarta - Dikotomi sipil-militer sudah tidak lagi relevan sebagai isu politik menghadapi Pilpres. Saat ini gerakan mahasiswa yang merupakan simbol kekuatan sipil maupun militer mempunyai struktur yang seimbang. Situasinya sudah berbeda dengan masa Orde Baru."Tidak seperti Angkatan 1966-1978, gerakan mahasiswa 1995-2004 lahir dalam suasana depolitisasi kampus. Sebagai bayi prematur, mereka butuh energi dan kecerdasan lebih untuk menjadi kekutan oposan. Sedangkan militer yang dulu dianggap 'pahlawan', kini menjadi 'penjahat' karena dianggap sebagai bagian dari kekuasaan yang salah."Demikian disampaikan pengamat politik Eep Syaifullah Fatah dalam diskusi peluncuran buku "Menyilang jalan Militer Otoriter" yang ditulis oleh Rum Aly di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (29/6/2004). Turut menjadi peserta diskusi antara lain Anhar Gonggong, Adnan Buyung Nasution, Kiki Syahnarki, dan Marzuki Darusman.Anhar Gonggong memaparkan, hubungan antara kekuatan militer dan mahasiswa mengalami perubahan yang signifikan dalam dekade terakhir. "Pada tahun 1966, mereka partner dalam menurunkan Soekarno. Tapi ketika menggulingkan Soeharto pada 1998, mahasiswa berhadapan dengan militer," papar sejarawan LIPI tersebut.Menurut dia, militer-mahasiswa mulai memburuk ketika Orde Baru mulai berkuasa. Saat itu semakin banyak jabatan politis dan sipil diduduki oleh militer yang korup. Mahasiswa akhirnya meragukan komitmen Soeharto memperbarui kehidupan politik bangsa menjadi lebih demokratis. Puncaknya adalah penyerbuan kampus ITB oleh militer pada 1978."Mahasiswa menjadi eksponen perubahan yang dikhianati," imbuh Eep.Anhar menjelaskan, situasi politik yang memicu 'perceraian' militer dengan mahasiswa merupakan buah dari kebijakan rezim Orba. Tanpa melakukan pemerataan terhadap kesejahteraan personelnya, Soeharto menggunakan kekuatan militer tentara demi kepentingan kekuasaan."Militer juga korban. Maka berilah kesempatan memperbaiki diri dengan mengantar sipil ke arah demokrasi. Dan jangan berebut kursi posisi kabinet nanti," tambahnya.Diingatkan oleh Adnan Buyung Nasution, apabila nanti ternyata calon presiden berlatar belakang militer yang memenangkan Pemilu 2004, maka pemerintahannya harus selalu dicermati secara kritis."Sebab militer pula yang menjadi otak matinya demokrasi selama Orba. Yaitu dengan mematikan segala upaya pihak sipil membawa pembaharuhan dalam kancah politik Indonesia," ujar praktisi hukum ini."Tetapi bukan berarti bila nanti ternyata calon presiden sipil yang menang, maka pemerintahan tidak perlu diawaspadai. Demokrasi yang dipimpin sipil pun bisa rusak dan akhirnya memunculkan lagi rezim militer yang diktator," tandas Buyung. (sss/)