Pendidikan di Indonesia Terpuruk

Bandung - Pendidikan di Indonesia masih tertinggal, bahkan terpuruk. Padahal pendidikan adalah pilar untuk pembangunan nasional. Untuk membenahinya, arah pendidikan nasional masih perlu ditata.Hal ini disampaikan oleh Wapres Hamzah Haz saat melakukan kunjungan kerja Pondok Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (29/6/2004). Di depan ribuan santri dan pengasuh pondok pesantren itu, Wapres mengingatkan bahwa keterpurukan dunia pendidikan di Indonesia ini juga tidak terlepas dari kurangnya dana yang dialokasikan pemerintah. Menurut dia, pemerintah hanya mengalokasikan 10% dana dari APBN untuk pendidikan nasional dan agama. "Akibatnya, kualitas pendidikan juga kurang baik. Masyarakat yang mampu bersekolah tinggi terbatas karena kemampuan masyarakat juga terbatas," tegasnya.Hamzah Haz juga melakukan semacam otokritik, dengan menyatakan bahwa negara masih belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Selama ini penerimaan negara, mengandalkan pinjaman luar negeri. Ini yang membuat dunia pendidikan kita terpuruk. Dulu Malaysia belajar ke Indonesia. Sekarang justru terbalik, negara kita yang belajar ke Malaysia," katanya lagi.Wapres yang kini juga menjadi capres itu pun menyoroti "keberhasilan"Indonesia menjadi negara nomor empat terkorup di dunia, peredaran narkoba,KKN dan lain-lain predikat. Kesemuanya itu menurut Wapres akibatdiabaikannya pendidikan agama. "Membentuk ahlak manusia Sangat dibutuhkanIndonesia saat ini guna membentuk dan memperbaiki moral bangsa," tandasnya.Dalam hal ekonomi, Hamzah juga menunjuk keberhasilan Malaysia yang luas wilayahnya kecil dan potensinya terbatas, tetapi justru mampu mendatangkantenaga kerja dari Indonesia. "Jumlah TKI kita yang ke sana mencapai 1,5juta orang. Itu menandakan pendidikan di Malaysia lebih baik. Ranking pendidikan di sana pada peringkat 50-an. Sedangkan Indonesia di posisi 112. Begitu juga, pengusaha Malayasia bisa membuka usaha di Indonesia di berbagai bidang," papar Wapres lagi.Karena itu, pendidikan ke depannya tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik semata. Selama ini, arah pembangunan pendidikan dinilainya telah salah karena hanya memfokuskan pada pembangunan fisik tanpa menyentuh pembangunan manusia. "Karenanya, kesempatan pendidikan bagi seluruh rakyat mutlak dilakukan," tegas Hamzah.Wapres berharap agar para kepala daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota bisa mengalokasikan anggaran yang cukup bagi pendidikan. "Lebih bagus jika anggaran bagi pendidikan lebih besar dari anggaran pembangunanfisik," tandas Wapres.Hamzah Haz menilai perlu adanya perubahan kebijakan dalam bidang pendidikan. Salah satu contoh yang diusulkannya adalah menyerahkan masalah pengelolaan pendidikan, khususnya untuk pendidikan dasar dan menengah ke tingkat daerah. "Ini sejalan dengan nafas otonomi daerah. Untuk pendidikan dasar dan menengah, dari SD sampai SMU, sebaiknya dikelola oleh daerah," katanya.Sedangkan khusus untuk pendidikan tinggi, Wapres menilai pentingnya dibentukDepartemen Pendidikan Tinggi dan Riset. Dengan cara seperti itu, sistem pendidikan nasional akan lebih terfokus dan memiliki nilai tambah. (asy/)