Istana Masih Percaya KPK

Istana Masih Percaya KPK

- detikNews
Senin, 08 Agu 2011 14:28 WIB
Jakarta - Survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja KPK merosot tajam. Menanggapi hasil survei ini, Istana masih percaya dengan kinerja lembaga antikorupsi tersebut.

"Yang jelas kita percaya KPK selama ini menjalankan tugas dan fungsi KPK berdasarkan aturan yang berlaku yaitu UU KPK. Kalau kemudian muncul penilaian dari masyarakat atau lembaga survei, kita lihat kembali apa yang menjadi penyebab turunnya ekspektasi masyarakat," kata Juru Bicara Presiden Bidang Dalam Negeri, Julian Aldrin Pasha di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (8/8/2011).

Meski tingkat kepercayaan masyarakat dianggap merosot, Julian berharap agar KPK tetap profesional. Selama ini, Presiden pun telah menyatakan dukungan terhadap KPK.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita harapkan begitu (profesional). Dalam berbagai kesempatan Presiden meminta terus memberdayakan, mendukung KPK, itu statement resmi Presiden. Kalau ada hal-hal seperti itu bisa di-breakdown dengan mudah. Bisa kita lihat penanganan kasus apa, oleh siapa," tuturnya.

Istana melihat tidak ada persoalan di tubuh KPK? "Kita melihat KPK sebagai institusi penegak hukum punya tugas berkoordinasi dalam mendukung kerja polisi dan jaksa. Secara institusi tidak ada yang keliru tidak ada yang jelas dalam KPK. Kalau dalam praktek pelaksanaannya dianggap ada yang tidak sesuai kita bisa koreksi bersama," jawab Julian.

Saat ditanya apakah survei ini merupakan pesanan, Julian justru balik bertanya," Silakan ditanyakan kepada yang menyatakan seperti itu," tanya Julian.

Seperti diketahui, ketika nuansa tudingan Nazaruddin masih melekat erat, Lingkaran Survei Indonesia merilis survei mengenai penurunan kepercayaan publik terhadap KPK yang turun hingga di bawah 50 persen. Berdasarkan survei tersebut, publik menganggap, KPK hanya kredibel dan sungguh-sungguh menyelesaikan kasus korupsi yang tidak mengaitkan tokoh dan partai berkuasa.

(anw/rdf)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads